Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.
Krandegan
Cahaya Desa, Hangat & Terpercaya
Memuat halaman…

Begini Solusi Pemerintah Menjawab Persoalan Tidak Cairnya Dana Desa Tahap Dua

Administrator 04 Desember 2025 Dibaca 8.449 Kali
Begini Solusi Pemerintah Menjawab Persoalan Tidak Cairnya Dana Desa Tahap Dua

Jakarta, 4 Desember 2025 – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa PDT, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan akhirnya merilis pernyataan resmi terkait penyikapan atas berbagai persoalan yang muncul akibat terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025. Rilis ini dikeluarkan setelah pemerintah melakukan dialog panjang dengan berbagai asosiasi pemerintahan desa dari seluruh Indonesia.

Pernyataan resmi tersebut dibacakan di Kantor Kementerian Desa siang ini, Kamis (4/12). Dalam kesempatan itu, Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, didampingi oleh Wakil Menteri, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, serta para ketua sejumlah organisasi desa, yaitu dari PAPDESI, APDESI Merah Putih, AKSI, PPDI, dan PABPDSI.

Dalam rilis yang diterima Krandegan.id tersebut, Pemerintah Pusat menyatakan bahwa mereka menyadari sepenuhnya dampak berat yang dirasakan desa akibat munculnya PMK 81. Namun setelah melalui diskusi panjang, pemerintah akhirnya mengambil langkah penyelesaian yang dinilai realistis dan dapat segera dilaksanakan.

“Alhamdulillah setelah kami berdiskusi panjang demi kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat desa di seluruh Indonesia, kami telah menyepakati tindak lanjut yang dapat dilakukan bersama-sama untuk melengkapi terbitnya PMK Nomor 81 Tahun 2025" demikian isi pernyataan tersebut.

Salah satu pokok solusi yang disampaikan pemerintah adalah mekanisme pembayaran kegiatan desa yang belum dapat diselesaikan akibat perubahan pengaturan Dana Desa. Langkah-langkah yang dapat ditempuh desa adalah : 

  1. Menggunakan sisa dana desa earmarked untuk membayar kegiatan non-earmarked yang belum terbayar.
  2. Menggunakan dana penyertaan modal desa ke lembaga ekonomi yang belum disalurkan.
  3. Menggunakan sisa anggaran atau penghematan dalam APBDes Tahun 2025, termasuk pendapatan desa di luar Dana Desa.
  4. Memanfaatkan SILPA tahun 2025.
  5. Jika masih tidak mencukupi, kekurangan dicatat sebagai kewajiban yang akan dianggarkan dan dibayarkan pada APBDes Tahun 2026 menggunakan pendapatan selain Dana Desa.

Menyikapi tawaran 5 langkah yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat tersebut, mayoritas Para Kades, Perangkat Desa dan BPD di Indonesia mengaku kurang puas. Mereka tetap berharap agar Pemerintah Pusat mencairkan Dana Desa Tahap II yang tertahan. Sikap itu terpantau melalui grup - grup whatsapp yang beranggotakan para aparatur desa. 

Adapun sebagian lainnya berpendapat, jika Dana Desa Tahap II tidak bisa dicairkan tahun ini, maka bisa disalurkan tahun depan, tanpa mengurangi pagu anggaran Dana Desa tahun 2026 yang sudah diketok di UU APBN sebesar Rp. 60,6 triliun. 

Sampai tulisan ini dibuat, Krandegan.id belum mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai penjelasan poin 5 tersebut, baik dari pihak Pemerintah Pusat maupun para pimpinan organisasi desa yang hadir dalam konferensi pers siang tadi. 

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA

Transparansi Anggaran Desa

Data Anggaran Pendapatan & Belanja Desa

Data Resmi

APBD 2026 Pelaksanaan

3 uraian

50.15%
Anggaran Rp 3.721.101.550,00
Realisasi Rp 1.866.210.392,00
Pendapatan 37.87%
Rp 2.379.979.952,00 → Rp 901.376.842,00
Belanja 46.64%
Rp 1.860.550.775,00 → Rp 867.685.727,00
Pembiayaan -18.7%
Rp -519.429.177,00 → Rp 97.147.823,00

APBD 2026 Pendapatan

10 uraian

37.87%
Anggaran Rp 2.379.979.952,00
Realisasi Rp 901.376.842,00
Hasil Usaha Desa 97.31%
Rp 6.405.307,00 → Rp 6.232.720,00
Hasil Aset Desa 60.44%
Rp 219.234.500,00 → Rp 132.500.000,00
Dana Desa 31.69%
Rp 902.570.000,00 → Rp 285.993.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 9.82%
Rp 47.821.300,00 → Rp 4.694.400,00
Alokasi Dana Desa 99.01%
Rp 409.145.400,00 → Rp 405.083.736,00
Bantuan Keuangan Provinsi 0%
Rp 405.000.000,00 → Rp 0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 11.11%
Rp 360.000.000,00 → Rp 40.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0%
Rp 2.152.720,00 → Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga 100%
Rp 26.375.000,00 → Rp 26.375.000,00
Bunga Bank 39.04%
Rp 1.275.725,00 → Rp 497.986,00

APBD 2026 Pembelanjaan

5 uraian

46.64%
Anggaran Rp 1.860.550.775,00
Realisasi Rp 867.685.727,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 53.69%
Rp 969.194.289,00 → Rp 520.366.627,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 32.04%
Rp 318.816.086,00 → Rp 102.134.700,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 93.1%
Rp 258.570.400,00 → Rp 240.723.400,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0.57%
Rp 310.370.000,00 → Rp 1.761.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 75%
Rp 3.600.000,00 → Rp 2.700.000,00