Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.
Krandegan
Cahaya Desa, Hangat & Terpercaya
Memuat halaman…

Memahami Apa Itu TPK Desa, Tugas, Wewenang, Hak Serta Susunan Personelnya

Administrator 11 September 2025 Dibaca 36.561 Kali
Memahami Apa Itu TPK Desa, Tugas, Wewenang, Hak Serta Susunan Personelnya

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa adalah tim yang dibentuk oleh kepala desa untuk membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.

Keanggotaan TPK terdiri dari unsur :

  1. Perangkat Desa yang bukan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
  2. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
  3. Masyarakat.

Jumlah anggota TPK adalah ganjil, paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang dengan susunan terdiri dari :

  1. Ketua,
  2. Sekretaris,
  3. Anggota.

Personel TPK diusulkan pada saat penyusunan RKPDesa, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Nama-nama TPK wajib dicantumkan dalam perencanaan dan pengumuman kegiatan pengadaan.

TPK memiliki tugas sebagai berikut :

  1. Melaksanakan pengadaan melalui Swakelola.
  2. Menyusun dokumen Lelang.
  3. Mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk pengadaan melalui Penyedia.
  4. Memilih dan menetapkan Penyedia.
  5. Memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Kasi/Kaur.
  6. Mengumumkan hasil kegiatan pengadaan kepada masyarakat.

TPK dapat diberikan honorarium yang dibebankan pada APBDesa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.

Dalam pelaksanaan pengadaan, TPK wajib mematuhi prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, adil, akuntabel, serta mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan gotong-royong. TPK wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Kasi/Kaur sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA). Hasil pengadaan diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman desa atau media informasi lain yang mudah diakses.

TPK bukan pelaksana proyek seperti di SKPD, tetapi tim yang membantu Kepala Desa dalam mengelola kegiatan pengadaan barang dan jasa. Model pengadaan di desa mengedepankan swakelola berbasis pemberdayaan masyarakat, bukan tender seperti di instansi lain.

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA

Transparansi Anggaran Desa

Data Anggaran Pendapatan & Belanja Desa

Data Resmi

APBD 2026 Pelaksanaan

3 uraian

50.15%
Anggaran Rp 3.721.101.550,00
Realisasi Rp 1.866.210.392,00
Pendapatan 37.87%
Rp 2.379.979.952,00 → Rp 901.376.842,00
Belanja 46.64%
Rp 1.860.550.775,00 → Rp 867.685.727,00
Pembiayaan -18.7%
Rp -519.429.177,00 → Rp 97.147.823,00

APBD 2026 Pendapatan

10 uraian

37.87%
Anggaran Rp 2.379.979.952,00
Realisasi Rp 901.376.842,00
Hasil Usaha Desa 97.31%
Rp 6.405.307,00 → Rp 6.232.720,00
Hasil Aset Desa 60.44%
Rp 219.234.500,00 → Rp 132.500.000,00
Dana Desa 31.69%
Rp 902.570.000,00 → Rp 285.993.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 9.82%
Rp 47.821.300,00 → Rp 4.694.400,00
Alokasi Dana Desa 99.01%
Rp 409.145.400,00 → Rp 405.083.736,00
Bantuan Keuangan Provinsi 0%
Rp 405.000.000,00 → Rp 0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 11.11%
Rp 360.000.000,00 → Rp 40.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0%
Rp 2.152.720,00 → Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga 100%
Rp 26.375.000,00 → Rp 26.375.000,00
Bunga Bank 39.04%
Rp 1.275.725,00 → Rp 497.986,00

APBD 2026 Pembelanjaan

5 uraian

46.64%
Anggaran Rp 1.860.550.775,00
Realisasi Rp 867.685.727,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 53.69%
Rp 969.194.289,00 → Rp 520.366.627,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 32.04%
Rp 318.816.086,00 → Rp 102.134.700,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 93.1%
Rp 258.570.400,00 → Rp 240.723.400,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0.57%
Rp 310.370.000,00 → Rp 1.761.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 75%
Rp 3.600.000,00 → Rp 2.700.000,00