Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.
Krandegan
Cahaya Desa, Hangat & Terpercaya
Memuat halaman…

PMK 81 Tahun 2025 : Pil Pahit Purbaya untuk Desa

Administrator 26 November 2025 Dibaca 26.689 Kali
PMK 81 Tahun 2025 : Pil Pahit Purbaya untuk Desa

Selama dua bulan terakhir, para kepala desa dan perangkat desa  diliputi kecemasan dan tanda tanya besar mengenai pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2025. Ketidakpastian itu akhirnya terjawab hari ini, setelah beredar salinan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang mengatur penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. PMK tersebut tertanggal 19 November 2025 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya oleh Krandegan.id, sejak 17 September 2025, Kementerian Keuangan secara nasional menunda pencairan Dana Desa Tahap II tanpa disertai alasan maupun penjelasan resmi dan batasan waktu yang pasti. Kondisi tersebut membuat banyak desa kebingungan, terlebih karena beberapa program pembangunan telah terlanjur direncanakan bahkan mulai berjalan.

Salah satu pasal yang paling krusial dalam PMK 81 ini adalah Pasal 29B, yang secara langsung mengatur mekanisme penundaan bahkan pembatalan penyaluran Dana Desa Tahap II tahun 2025.

Dalam ketentuan di pasal tersebut dinyatakan bahwa desa yang belum melengkapi seluruh persyaratan pencairan Dana Desa Tahap II hingga tanggal 17 September 2025 akan mengalami penundaan penyaluran. Penundaan ini mencakup dua kategori Dana Desa, yaitu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (earmark), dan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya (non earmark. Dana Desa yang earmark di antaranya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, program penanganan stunting, dan program ketahanan pangan. Sedangkan Dana Desa yang non earmark biasanya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih fleksibel penggunaannya.

Dana Desa earmark masih dapat dicairkan kembali asalkan desa segera melengkapi seluruh persyaratan sebelum batas akhir penyaluran. Adapun Dana Desa non-earmark dipastikan tidak akan disalurkan kembali, meskipun desa melengkapi berkasnya setelah tanggal tersebut. Dengan kata lain, dana tersebut hangus bagi desa.

Dana non-earmark yang hangus tersebut selanjutnya akan digunakan pemerintah pusat untuk program prioritas nasional atau kepentingan pengendalian fiskal, yang penggunaannya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan. Bila sampai akhir tahun anggaran dana tersebut tidak terpakai, maka dana itu menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Munculnya PMK 81/2025 ini mengejutkan, dan seolah menjadi pil pahit bagi  banyak pemerintah desa, terutama yang Dana Desa tahap duanya belum cair. Regulasi ini membuat sejumlah program yang sudah direncanakan — bahkan ada yang sudah terlaksana — terancam batal karena sumber dananya tidak lagi tersedia. Banyak desa kini kelimpungan mengevaluasi kembali APBDes yang telah disusun.

Situasi ini menjadi semakin berat karena bersamaan dengan isu lain: rencana pemerintah memotong 2/3 Dana Desa tahun 2026 untuk pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Jika rencana itu berjalan, ruang fiskal desa pada tahun mendatang akan semakin menyempit.

 

 

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA

Transparansi Anggaran Desa

Data Anggaran Pendapatan & Belanja Desa

Data Resmi

APBD 2025 Pelaksanaan

3 uraian

86.56%
Anggaran Rp 3.938.307.600,00
Realisasi Rp 3.409.094.413,00
Pendapatan 94.29%
Rp 1.890.488.150,00 → Rp 1.782.455.468,00
Belanja 76.04%
Rp 1.758.057.600,00 → Rp 1.336.877.095,00
Pembiayaan 100%
Rp 289.761.850,00 → Rp 289.761.850,00

APBD 2025 Pendapatan

8 uraian

94.29%
Anggaran Rp 1.890.488.150,00
Realisasi Rp 1.782.455.468,00
Hasil Usaha Desa 1.67%
Rp 100.800.000,00 → Rp 1.685.093,00
Hasil Aset Desa 100%
Rp 226.500.000,00 → Rp 226.500.000,00
Dana Desa 100%
Rp 1.055.481.000,00 → Rp 1.055.481.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 78.52%
Rp 35.999.750,00 → Rp 28.267.550,00
Alokasi Dana Desa 100%
Rp 408.407.400,00 → Rp 408.407.400,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 100%
Rp 60.000.000,00 → Rp 60.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 119.81%
Rp 700.000,00 → Rp 838.700,00
Bunga Bank 49.07%
Rp 2.600.000,00 → Rp 1.275.725,00

APBD 2025 Pembelanjaan

5 uraian

76.04%
Anggaran Rp 1.758.057.600,00
Realisasi Rp 1.336.877.095,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 59.36%
Rp 909.306.900,00 → Rp 539.744.595,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 94%
Rp 223.274.800,00 → Rp 209.867.200,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 93.87%
Rp 449.963.900,00 → Rp 422.403.300,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 94.37%
Rp 125.112.000,00 → Rp 118.062.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 92.86%
Rp 50.400.000,00 → Rp 46.800.000,00