Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.
Krandegan
Cahaya Desa, Hangat & Terpercaya
Memuat halaman…

Giliran DPN PPDI Menolak Penggunaan Dana Desa Sebagai Jaminan Koperasi Desa

Administrator 10 November 2025 Dibaca 2.897 Kali
Giliran DPN PPDI Menolak Penggunaan Dana Desa Sebagai Jaminan Koperasi Desa

Setelah berhasil mewawancarai Ketua AKSI (Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia) dan Ketua Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), kali ini Redaksi Krandegan.id berhasil mewawancarai Ketua Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Widhi Hartono pada Minggu (9/11). Widhi menyampaikan sikap terkait program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang saat ini tengah digencarkan pemerintah. 

Ketua DPN PPDI ini menegaskan bahwa PPDI mendukung program KDMP yang dicanangkan Presiden Prabowo sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa serta memperkuat posisi desa dalam sektor ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, keberadaan KDMP dapat menjadi wadah yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa jika dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta berpihak pada kepentingan warga desa sebagai pemilik kedaulatan ekonomi.

Namun, dukungan tersebut tidak serta merta diberikan tanpa catatan. DPN PPDI dengan tegas menolak penggunaan Dana Desa sebagai agunan atau jaminan dalam pengelolaan koperasi tersebut. Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan hukum, kewenangan, dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan desa.

“Dana Desa adalah amanat Undang-Undang Desa, dan kewenangan pengelolaannya berada di tingkat desa. Desa memiliki asas rekognisi. Karena itu, Dana Desa tidak boleh dijadikan jaminan atas pinjaman atau pembiayaan untuk pihak manapun, termasuk untuk Koperasi Desa Merah Putih,” tegas Ketua DPN PPDI.

PPDI menilai bahwa Dana Desa memiliki fungsi yang jelas, yaitu mendukung pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di desa. Jika Dana Desa dijadikan agunan, maka hal itu berpotensi menimbulkan risiko besar terhadap keuangan desa, termasuk kemungkinan timbulnya beban hukum bagi perangkat desa sebagai pelaksana kebijakan.

DPN PPDI mengajak seluruh pemerintah desa dan perangkat desa di seluruh Indonesia untuk tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam tata kelola keuangan desa, serta tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan yang berpotensi memengaruhi stabilitas dan kemandirian desa.

“PPDI akan terus mendukung program penguatan ekonomi desa, namun harus tetap sesuai dengan koridor hukum dan tidak mengorbankan keamanan keuangan desa,” tutup Ketua DPN PPDI.

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA

Transparansi Anggaran Desa

Data Anggaran Pendapatan & Belanja Desa

Data Resmi

APBD 2026 Pelaksanaan

3 uraian

50.15%
Anggaran Rp 3.721.101.550,00
Realisasi Rp 1.866.210.392,00
Pendapatan 37.87%
Rp 2.379.979.952,00 → Rp 901.376.842,00
Belanja 46.64%
Rp 1.860.550.775,00 → Rp 867.685.727,00
Pembiayaan -18.7%
Rp -519.429.177,00 → Rp 97.147.823,00

APBD 2026 Pendapatan

10 uraian

37.87%
Anggaran Rp 2.379.979.952,00
Realisasi Rp 901.376.842,00
Hasil Usaha Desa 97.31%
Rp 6.405.307,00 → Rp 6.232.720,00
Hasil Aset Desa 60.44%
Rp 219.234.500,00 → Rp 132.500.000,00
Dana Desa 31.69%
Rp 902.570.000,00 → Rp 285.993.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 9.82%
Rp 47.821.300,00 → Rp 4.694.400,00
Alokasi Dana Desa 99.01%
Rp 409.145.400,00 → Rp 405.083.736,00
Bantuan Keuangan Provinsi 0%
Rp 405.000.000,00 → Rp 0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 11.11%
Rp 360.000.000,00 → Rp 40.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0%
Rp 2.152.720,00 → Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga 100%
Rp 26.375.000,00 → Rp 26.375.000,00
Bunga Bank 39.04%
Rp 1.275.725,00 → Rp 497.986,00

APBD 2026 Pembelanjaan

5 uraian

46.64%
Anggaran Rp 1.860.550.775,00
Realisasi Rp 867.685.727,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 53.69%
Rp 969.194.289,00 → Rp 520.366.627,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 32.04%
Rp 318.816.086,00 → Rp 102.134.700,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 93.1%
Rp 258.570.400,00 → Rp 240.723.400,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0.57%
Rp 310.370.000,00 → Rp 1.761.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 75%
Rp 3.600.000,00 → Rp 2.700.000,00