Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.
Krandegan
Cahaya Desa, Hangat & Terpercaya
Memuat halaman…

DPR Bersama Pemerintah Dijadwalkan Gelar Rapat Kerja Bahas Revisi UU Desa

ADMIN 22 Januari 2024 Dibaca 1.947 Kali
DPR Bersama Pemerintah Dijadwalkan Gelar Rapat Kerja Bahas Revisi UU Desa

Masa sidang DPR RI yang ketiga, telah dibuka pada hari Rabu (16/01/2024) kemarin. Dalam pembukaan masa sidang tersebut terlontar pertanyaan dari salah satu anggota dewan  mengenai  tindak lanjut pembahasan revisi Undang-Undang Desa. Sempat menjadi tanda tanya akan kepastian dari pembahasan lanjutan pembahasan revisi undang-undang yang mengatur tentang desa ini, mengingat banyak tuntutan agar dapat disahkan sebelum pemilu 2024.

Menanggapi pertanyaan dan usulan yang ada, akhirnya DPR RI melalui Badan Legislasi merilis jadwal pembahasan lanjutan revisi Undang-Undang nomer 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dalam jadwal persidangan yang akan dilaksanakan mulai tanggal 16 Januari sampai dengan 6 Februari 2024 tersebut, pembahasan mengenai revisi undang-undang desa akan dilaksanakan pada hari Kamis, 25 Januari 2024.

Dalam salinan surat yang beredar, rapat kerja dalam rangka pembahasan Revisi Undang-Undang Desa, susunan acaranya sebagai berikut :

  1. Pengantar ketua rapat,
  2. Pengesahan jadwal acara rapat pembahasan revisi Undang-Undang  Nomer  6 tahun 2014 tentang Desa,
  3. Penjelasan DPR atas RUU.
  4. Tanggapan / pendapat Pemerintah.
  5. Pembentukan Panja.
  6. Penutup

Dalam pembahasan ini, DPR akan melibatkan Badan Legislasi, sementara pemerintah akan diwakili oleh :

  1. Menteri Dalam Negeri.
  2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
  3. Menteri Keuangan.
  4. Menpan RB .
  5. Menkumham

Sementara itu, dalam rapat kerja pada Rabu, 31 Januari 2024 akan diagendakan pengambilan keputusan tingkat pertama. Pada saat itu, akan disampaikan laporan Ketua Panja Pembahasan Revisi Undang-Undang Desa, dilanjutkan dengan  Pendapat Fraksi-Fraksi di DPR RI. Acara rapat kerja kemudian dilanjutkan dengan  pengambilan keputusan dan diakhiri dengan  penutup.

Masa sidang ketiga  ini akan berakhir pada 6 Februari 2024, ditandai dengan Rapat Paripurna DPR RI penutupan Masa Sidang Ketiga  Tahun Sidang 2023-2024.

Sampai saat ini, belum dapat dipastikan apakah pada sidang paripurna tersebut akan disahkan revisi undang-undang desa, seperti yang di inginkan oleh organisasi-organisasi desa.

 

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA

Transparansi Anggaran Desa

Data Anggaran Pendapatan & Belanja Desa

Data Resmi

APBD 2025 Pelaksanaan

3 uraian

86.56%
Anggaran Rp 3.938.307.600,00
Realisasi Rp 3.409.094.413,00
Pendapatan 94.29%
Rp 1.890.488.150,00 → Rp 1.782.455.468,00
Belanja 76.04%
Rp 1.758.057.600,00 → Rp 1.336.877.095,00
Pembiayaan 100%
Rp 289.761.850,00 → Rp 289.761.850,00

APBD 2025 Pendapatan

8 uraian

94.29%
Anggaran Rp 1.890.488.150,00
Realisasi Rp 1.782.455.468,00
Hasil Usaha Desa 1.67%
Rp 100.800.000,00 → Rp 1.685.093,00
Hasil Aset Desa 100%
Rp 226.500.000,00 → Rp 226.500.000,00
Dana Desa 100%
Rp 1.055.481.000,00 → Rp 1.055.481.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 78.52%
Rp 35.999.750,00 → Rp 28.267.550,00
Alokasi Dana Desa 100%
Rp 408.407.400,00 → Rp 408.407.400,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 100%
Rp 60.000.000,00 → Rp 60.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 119.81%
Rp 700.000,00 → Rp 838.700,00
Bunga Bank 49.07%
Rp 2.600.000,00 → Rp 1.275.725,00

APBD 2025 Pembelanjaan

5 uraian

76.04%
Anggaran Rp 1.758.057.600,00
Realisasi Rp 1.336.877.095,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 59.36%
Rp 909.306.900,00 → Rp 539.744.595,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 94%
Rp 223.274.800,00 → Rp 209.867.200,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 93.87%
Rp 449.963.900,00 → Rp 422.403.300,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 94.37%
Rp 125.112.000,00 → Rp 118.062.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 92.86%
Rp 50.400.000,00 → Rp 46.800.000,00