Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.
Krandegan
Cahaya Desa, Hangat & Terpercaya
Memuat halaman…

Hadiri Rakernas PAPDESI, Puan Tegaskan Komitmen DPR Soal Revisi UU Desa

Administrator 27 September 2023 Dibaca 2.003 Kali
Hadiri Rakernas PAPDESI, Puan Tegaskan Komitmen DPR Soal Revisi UU Desa

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menghadiri Rapat Kerja Nasionaln (Rakernas) II Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI). Dalam pidatonya, Puan menegaskan komitmen DPR bersama Pemerintah untuk segera mengesahkan revisi Undang-undang (RUU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan berperan dalam pembangunan desa secara berkepanjangan.

“Semangat revisi terbatas atas UU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa perlu diletakkan dalam rangka untuk mewujudkan visi misi menjadikan Desa sebagai subyek pembangunan. Dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa menjadi subyek pembangunan, yang meliputi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,” tuturnya di Smesco Convention Hall, Gedung Smesco, Jakarta, pada Selasa (26/9/2023).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menjelaskan bahwa untuk menciptakan pembangunan nasional yang merata diperlukan perhatian khusus terhadap pembangunan daerah dan desa. Puan mengatakan, semangat tersebut merupakan bagian dalam memajukan Indonesia.

Revisi UU Desa yang telah disepakati menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa itu saat ini memasuki tahap pembahasan bersama Pemerintah sebelum akhirnya diundangkan. Banyak perubahan dalam Undang-Undang Desa yang diajukan DPR telah disetujui oleh Pemerintah. Meski begitu masih ada pula sejumlah hal yang perlu dibahas, di antaranya soal perpanjangan masa jabatan kepala desa dan besaran kenaikan dana desa.

Puan menegaskan, DPR bersama Pemerintah berkomitmen untuk segera mengesahkan RUU Desa demi peningkatan pembangunan desa. Hanya saja, ia meminta masyarakat untuk bersabar karena DPR dan Pemerintah masih perlu mencari formula terbaik yang dapat mengakomodir kepentingan semua pihak.

“Tidak ada rencana untuk menahan, tidak ada rencana untuk menghambat. DPR ingin memastikan, yang paling penting adalah agar UU Desa dapat berguna bagi masyarakat desa,” terang mantan Menko PMK itu.

Legislator Dapil Jawa Tengah V itu juga menyampaikan bahwa bahwa sebagai salah satu subjek pembangunan, desa disebut memiliki kelebihan dan keanekaragaman yang menjadi pesona tersendiri. Oleh karenanya, DPR mengambil inisiatif atas revisi UU Desa.

Rakernas PAPDESI 2023 ini dihadiri oleh ratusan kepala daerah yang menjadi peserta dan mengusung tema ‘Mendorong Pemerintah Segera Mengesahkan revisi terbatas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa’. Hadir pula pada acara tersebut Ganjar Pranowo selaku Ketua Dewan Pembina PAPDESI serta Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.  (uc/rdn)

 

Dpr.go.id

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA

Transparansi Anggaran Desa

Data Anggaran Pendapatan & Belanja Desa

Data Resmi

APBD 2025 Pelaksanaan

3 uraian

86.56%
Anggaran Rp 3.938.307.600,00
Realisasi Rp 3.409.094.413,00
Pendapatan 94.29%
Rp 1.890.488.150,00 → Rp 1.782.455.468,00
Belanja 76.04%
Rp 1.758.057.600,00 → Rp 1.336.877.095,00
Pembiayaan 100%
Rp 289.761.850,00 → Rp 289.761.850,00

APBD 2025 Pendapatan

8 uraian

94.29%
Anggaran Rp 1.890.488.150,00
Realisasi Rp 1.782.455.468,00
Hasil Usaha Desa 1.67%
Rp 100.800.000,00 → Rp 1.685.093,00
Hasil Aset Desa 100%
Rp 226.500.000,00 → Rp 226.500.000,00
Dana Desa 100%
Rp 1.055.481.000,00 → Rp 1.055.481.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 78.52%
Rp 35.999.750,00 → Rp 28.267.550,00
Alokasi Dana Desa 100%
Rp 408.407.400,00 → Rp 408.407.400,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 100%
Rp 60.000.000,00 → Rp 60.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 119.81%
Rp 700.000,00 → Rp 838.700,00
Bunga Bank 49.07%
Rp 2.600.000,00 → Rp 1.275.725,00

APBD 2025 Pembelanjaan

5 uraian

76.04%
Anggaran Rp 1.758.057.600,00
Realisasi Rp 1.336.877.095,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 59.36%
Rp 909.306.900,00 → Rp 539.744.595,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 94%
Rp 223.274.800,00 → Rp 209.867.200,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 93.87%
Rp 449.963.900,00 → Rp 422.403.300,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 94.37%
Rp 125.112.000,00 → Rp 118.062.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 92.86%
Rp 50.400.000,00 → Rp 46.800.000,00