Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.
Krandegan
Cahaya Desa, Hangat & Terpercaya
Memuat halaman…

Mengenal PPKD di Desa : Struktur, Tugas, dan Tujuan Pembentukannya

Administrator 11 Oktober 2025 Dibaca 27.584 Kali
Mengenal PPKD di Desa : Struktur, Tugas, dan Tujuan Pembentukannya

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan tertib, transparan, dan akuntabel, pemerintah desa membentuk PPKD atau Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.

PPKD adalah tim atau pejabat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan diberi tugas khusus untuk melaksanakan seluruh proses pengelolaan keuangan desa. Pembentukan dan tugas PPKD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

PPKD bertanggung jawab atas seluruh siklus keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa.

Struktur PPKD di Pemerintah Desa

Secara umum, PPKD terdiri dari :

  1. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
  2. Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD.
  3. Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Tugas dan Tanggung Jawab PPKD

Kepala Desa (PKPKD) Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, memiliki tanggungjawab penuh atas seluruh kebijakan dan pelaksanaan keuangan desa.

Tugas-tugasnya antara lain:

  1. Menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan desa.
  2. Menetapkan PPKD dan pelaksana kegiatan.
  3. Menyetujui dan menandatangani dokumen keuangan seperti APBDes, perubahan APBDes, serta laporan realisasi.
  4. Menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP).
  5. Bertanggung jawab terhadap seluruh penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
  6. Sekretaris Desa (Koordinator PPKD)

Sekretaris Desa berperan sebagai koordinator yang menjembatani proses administratif keuangan desa. Adapun tugasnya meliputi :

  1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa.
  2. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) bersama perangkat terkait.
  3. Melakukan verifikasi terhadap dokumen keuangan dan SPP.
  4. Menyiapkan laporan realisasi serta bahan pertanggungjawaban keuangan desa.
  5. Kaur dan Kasi (Pelaksana Kegiatan Anggaran)

Kaur dan Kasi merupakan pelaksana kegiatan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran di bidangnya masing-masing.

Tugasnya antara lain :

  1. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan rencana kegiatan.
  2. Melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemberdayaan sesuai bidang tugas.
  3. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan menyerahkan bukti pertanggungjawaban kepada Bendahara Desa.

Tujuan Pembentukan PPKD

Pembentukan PPKD bertujuan untuk :

  1. Mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang tertib, transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Memastikan setiap rupiah uang desa digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa.
  3. Menjamin adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang.

Pengelolaan keuangan desa bukan hanya soal angka dan laporan, tetapi tentang kepercayaan masyarakat. Setiap rupiah yang dikelola adalah amanah yang harus dijaga dengan jujur, terbuka, dan penuh tanggung jawab. Mari bersama kita kawal keuangan desa agar setiap program benar-benar

 

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA

Transparansi Anggaran Desa

Data Anggaran Pendapatan & Belanja Desa

Data Resmi

APBD 2026 Pelaksanaan

3 uraian

50.15%
Anggaran Rp 3.721.101.550,00
Realisasi Rp 1.866.210.392,00
Pendapatan 37.87%
Rp 2.379.979.952,00 → Rp 901.376.842,00
Belanja 46.64%
Rp 1.860.550.775,00 → Rp 867.685.727,00
Pembiayaan -18.7%
Rp -519.429.177,00 → Rp 97.147.823,00

APBD 2026 Pendapatan

10 uraian

37.87%
Anggaran Rp 2.379.979.952,00
Realisasi Rp 901.376.842,00
Hasil Usaha Desa 97.31%
Rp 6.405.307,00 → Rp 6.232.720,00
Hasil Aset Desa 60.44%
Rp 219.234.500,00 → Rp 132.500.000,00
Dana Desa 31.69%
Rp 902.570.000,00 → Rp 285.993.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 9.82%
Rp 47.821.300,00 → Rp 4.694.400,00
Alokasi Dana Desa 99.01%
Rp 409.145.400,00 → Rp 405.083.736,00
Bantuan Keuangan Provinsi 0%
Rp 405.000.000,00 → Rp 0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 11.11%
Rp 360.000.000,00 → Rp 40.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0%
Rp 2.152.720,00 → Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga 100%
Rp 26.375.000,00 → Rp 26.375.000,00
Bunga Bank 39.04%
Rp 1.275.725,00 → Rp 497.986,00

APBD 2026 Pembelanjaan

5 uraian

46.64%
Anggaran Rp 1.860.550.775,00
Realisasi Rp 867.685.727,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 53.69%
Rp 969.194.289,00 → Rp 520.366.627,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 32.04%
Rp 318.816.086,00 → Rp 102.134.700,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 93.1%
Rp 258.570.400,00 → Rp 240.723.400,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0.57%
Rp 310.370.000,00 → Rp 1.761.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 75%
Rp 3.600.000,00 → Rp 2.700.000,00