Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.
Krandegan
Cahaya Desa, Hangat & Terpercaya
Memuat halaman…

Cara Membatalkan Pinjaman/di Atome..

Administrator 03 Juli 2023 Dibaca 1.818 Kali
Cara Membatalkan Pinjaman/di Atome..
Cara Membatalkan Pengajuan (Atome) Kamu bisa menghubungi layanan Live Chat via WA/(+6288212639335 ) ikuti Arah customer service Layanan real-time 24/7.
 
 
Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menjadi RUU usulan inisiatif DPR. “Apakah rancangan revisi Undang-Undang Desa dapat kita setujui?” ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek dalam rapat pleno penyusunan RUU Desa di Ruang Rapat Baleg DPR, di Jakarta, Senin (3/7/2023). 
 

Pertanyaan tersebut lekas dijawab setuju oleh jajaran anggota Baleg dan disambut ketukan palu yang meresmikan putusan rapat pleno. Rancangan tersebut kemudian akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan penyusunan NA dan RUU yang dilakukan Panja guna mendukung perekembangan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. “Sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera seta untuk menjawab dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, dan kehidupan ketatanegaraan sebagaimana yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI,” tegasnya. 

Berdasarkan itu, lanjut Supratman menyampaikan hal hal yang diatur dalam RUU, antara lain; Pasal 26 ayat (3) tentang penambahan hak Kepala Desa untuk menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan dan mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan. 

Penyisipan satu pasal diantara Pasal 34 dan Pasal 35 yakni Pasal 34A tentang jumlah calon Kepala Desa Perubahan Pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Perubahan Pasal 56 tentang masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa menjadi 9 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. 

Pasal 72 tentang alokasi anggaran dana desa sebesar 20% dari dana transfer daerah. Penyisipan 1 pasal diantara Pasal 72 dan Pasal 73 yakni Pasal 72A tentang pengelolaan dana Desa untuk peningkatan kualitas masyarakat Desa. Pasal 74 tentang insentif yang diberikan kepada rukun tetangga/rukun warga sesuai kemampuan keuangan daerah. Pasal 79 ayat (2) huruf a tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 9 tahun.

“Semoga dengan hasil yang kita capai semakin membuat desa kita semakin kuat, semakin mandiri dan bisa meningkatkan lokomotif pertumbuhan ekonomi di Indonesia," pungkasnya. (rnm,ann/aha)

 

Sumber : www.dpr.go.id

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA

Transparansi Anggaran Desa

Data Anggaran Pendapatan & Belanja Desa

Data Resmi

APBD 2025 Pelaksanaan

3 uraian

86.56%
Anggaran Rp 3.938.307.600,00
Realisasi Rp 3.409.094.413,00
Pendapatan 94.29%
Rp 1.890.488.150,00 → Rp 1.782.455.468,00
Belanja 76.04%
Rp 1.758.057.600,00 → Rp 1.336.877.095,00
Pembiayaan 100%
Rp 289.761.850,00 → Rp 289.761.850,00

APBD 2025 Pendapatan

8 uraian

94.29%
Anggaran Rp 1.890.488.150,00
Realisasi Rp 1.782.455.468,00
Hasil Usaha Desa 1.67%
Rp 100.800.000,00 → Rp 1.685.093,00
Hasil Aset Desa 100%
Rp 226.500.000,00 → Rp 226.500.000,00
Dana Desa 100%
Rp 1.055.481.000,00 → Rp 1.055.481.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 78.52%
Rp 35.999.750,00 → Rp 28.267.550,00
Alokasi Dana Desa 100%
Rp 408.407.400,00 → Rp 408.407.400,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 100%
Rp 60.000.000,00 → Rp 60.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 119.81%
Rp 700.000,00 → Rp 838.700,00
Bunga Bank 49.07%
Rp 2.600.000,00 → Rp 1.275.725,00

APBD 2025 Pembelanjaan

5 uraian

76.04%
Anggaran Rp 1.758.057.600,00
Realisasi Rp 1.336.877.095,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 59.36%
Rp 909.306.900,00 → Rp 539.744.595,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 94%
Rp 223.274.800,00 → Rp 209.867.200,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 93.87%
Rp 449.963.900,00 → Rp 422.403.300,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 94.37%
Rp 125.112.000,00 → Rp 118.062.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 92.86%
Rp 50.400.000,00 → Rp 46.800.000,00