Beredar di media sosial dan grup percakapan aparatur desa, adanya narasi yang menyebutkan bahwa Dana Desa Tahap Kedua tidak dicairkan karena APBN mengalami defisit. Benarkah narasi tersebut?
Defisit APBN bukanlah kondisi baru dalam pengelolaan keuangan negara. Hampir setiap tahun, APBN Kita selalu defisit. UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara membolehkan defisit dalam APBN dengan batas maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit anggaran akan ditutup dengan pembiayaan, yang sebagian besarnya berupa pinjaman. Batas maksimal hutang / pinjaman juga diatur dalam regulasi tersebut sebesar maksimal 60 persen dari PDB.
Dalam tiga tahun terakhir, misalnya, yakni 2022, 2023, dan 2024, APBN Indonesia juga disusun dalam kondisi defisit. Meski demikian, Dana Desa tetap disalurkan secara penuh dan bertahap, tanpa adanya kebijakan pemotongan. Pada periode tersebut, kebijakan fiskal berada di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Fakta ini memperlihatkan bahwa defisit APBN secara historis tidak pernah dijadikan dasar untuk menghentikan atau menahan Dana Desa.
Alasan yang lebih mendekati fakta justru berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, bukan semata kondisi fiskal negara.
Hal ini sebagaimana disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pernyataannya di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada 3 Desember 2025 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyatakan bahwa sebagian Dana Desa Tahap Kedua memang ditahan untuk mendukung pembangunan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih), yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
Pernyataan ini menegaskan bahwa tertundanya pencairan Dana Desa Tahap Kedua merupakan pilihan kebijakan (policy decision), bukan akibat keterpaksaan fiskal karena APBN defisit.
Dana Desa selama ini dikenal sebagai instrumen utama untuk memperkuat asas subsidiaritas dan rekognisi desa. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, arah kebijakan menunjukkan adanya penyesuaian penggunaan Dana Desa untuk mendukung program nasional tertentu, termasuk KDMP.
Publik dihimbau untuk tidak terjebak pada narasi simplistik yang menyebut defisit APBN sebagai penyebab utama. Hingga kini, tidak ada regulasi atau keterangan resmi dari Pemerintah Pusat yang menyatakan bahwa Dana Desa Tahap Kedua tidak cair karena defisit anggaran, tetapi berkaitan langsung dengan kebijakan pembangunan KDMP.