Polemik terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 masih menjadi sorotan berbagai pihak, terutama para kepala desa dan perangkat desa di seluruh Indonesia. Aturan teknis yang memutuskan tidak cairnya Dana Desa Tahap II non earmark setelah tanggal 17 September 2025 tersebut dinilai membebani desa.
Ketua DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), Irawadi, dalam wawancaranya dengan Krandegan.id pada Kamis (11/12), menjelaskan secara rinci sikap organisasi atas polemik yang terjadi serta arah perjuangan yang ditempuh AKSI.
Dalam pernyataannya, Irawadi menekankan bahwa AKSI mendesak pemerintah untuk mencabut atau merevisi PMK 81 secara substansial. Hal itu dianggap mutlak diperlukan agar kebijakan tersebut tidak justru menghambat pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.
“Regulasi seharusnya mempermudah, bukan memperberat. Desa butuh ruang gerak yang lebih luas. PMK ini mempersempit ruang gerak dan ruang fiskal desa,” ujar Irawadi.
Salah satu fokus utama perjuangan AKSI adalah memastikan Dana Desa tahap II tahun 2025 tetap dicairkan, meski di tahun depan. Irawadi menyampaikan bahwa penundaan atau pembatalan pencairan dapat berdampak langsung pada kelancaran pembangunan desa, gaji guru TK, kegiatan pemberdayaan, dan pelayanan publik menjelang akhir tahun.
AKSI, kata Irawadi, akan terus melakukan advokasi agar pencairan tahap II tidak dibatalkan. AKSI juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pengembalian ruh UU Desa, terutama asas subsidiaritas dan asas recognisi. Irawadi menilai bahwa sejumlah regulasi akhir-akhir ini terkesan menjauh dari semangat UU Desa, sehingga perlu dikembalikan pada prinsip dasarnya.
Dalam keterangannya, Irawadi menegaskan bahwa AKSI saat ini memilih jalur lobi dan dialogis untuk memperjuangkan kepentingan desa. Ia menilai dialog dengan pemerintah pusat merupakan langkah paling elegan, efektif, dan produktif dalam menyelesaikan polemik yang ada.
“Perjuangan kami tidak berhenti, hanya cara yang digunakan harus bijak dan terukur,” jelasnya.
Terkait kemungkinan aksi massa saat ini, Irawadi menegaskan bahwa AKSI belum akan memilih opsi turun ke jalan. Menurutnya, momentum saat ini tidak tepat mengingat adanya bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera Utara dan Aceh.
“Bukan Kami takut. Kami sudah buktikan, beberapa kali turun ke jalan. Tapi saat ini, AKSI harus punya kepekaan. Ada saudara kita yang sedang tertimpa musibah di Aceh dan Sumatera Utara. Ini bukan saat yang tepat untuk menggelar aksi besar di jalan,” tegasnya.
Di tengah polemik regulasi, AKSI mengimbau seluruh Kepala Desa dan perangkat desa untuk tetap menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Menurut Irawadi, pelayanan publik tidak boleh terhenti karena dinamika kebijakan.