Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.
Krandegan
Cahaya Desa, Hangat & Terpercaya
Memuat halaman…

KDMP Harus Belajar dari Ambruknya Ribuan KUD dan Koperasi RT di Wonogiri

Administrator 17 November 2025 Dibaca 2.853 Kali
KDMP Harus Belajar dari Ambruknya Ribuan KUD dan Koperasi RT di Wonogiri

Koperasi Unit Desa (KUD) pernah menjadi simbol keberhasilan ekonomi kerakyatan Indonesia. Pada masa Orde Baru, pemerintah membentuk 9.000 KUD berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973. Namun kondisi saat ini jauh berbeda. Hingga Mei 2025, hanya 385 KUD yang masih aktif. Data ini disampaikan oleh Menteri Koperasi saat itu, Budi Arie Setiadi.

Di tingkat daerah, kondisi serupa juga terjadi di Wonogiri, dimana koperasi  Rukun Tetangga (RT) yang pernah sangat aktif pun mengalami nasib serupa. Koperasi-koperasi itu didirikan pada masa pemerintahan Bupati Begug Purnomosidi (2000–2010), sampai Wonogiri pernah menjadi daerah dengan jumlah koperasi RT terbanyak di Indonesia. Pemerintah daerah kala itu mendorong pembentukan koperasi sampai ke tingkat RT sebagai gerakan ekonomi rakyat, terutama untuk memerangi rentenir.

Dari 6.812 koperasi RT yang sempat berbadan hukum, perjalanan waktu tidak selalu membawa hasil manis. Menurut data di Dinas KUKM Wonogiri, tercatat 4.473 koperasi RT telah dicabut badan hukumnya hingga Mei 2025

Pencabutan tersebut bukan tanpa alasan. Sebagian besar koperasi RT mengalami berbagai persoalan, di antaranya : fraud (kecurangan internal), kredit macet yang tidak mampu ditangani, manajemen yang tidak berjalan efektif, kurangnya pengawasan, menurunnya partisipasi anggota dan kendala lainnya.

Mengapa Banyak KUD dan Koperasi RT Runtuh?

Runtuhnya KUD warisan Orde Baru dan Koperasi RT di Wonogiri, setidaknya disebabkan oleh hal - hal berikut :

  1. Lemahnya tata kelola dan pengawasan. Tanpa manajemen profesional dan pengawasan yang bagus, koperasi mudah terjebak dalam penyimpangan dan kehilangan kepercayaan anggota.
  2. Usaha yang homogen. Ketergantungan pada  jenis usaha tertentu menyebabkan koperasi tidak punya bantalan ekonomi ketika usaha tersebut bermasalah.
  3. Keterbatasan SDM pengurus. Kurangnya kemampuan administrasi, akuntansi, dan pengelolaan risiko menjadi penyebab koperasi tidak mampu bertahan dalam persaingan.
  4. Minimnya keterlibatan anggota. Koperasi yang tidak lagi dikelola secara partisipatif akhirnya kehilangan dukungan dan modal sosial dari anggotanya sendiri.
  5. Tantangan digital dan perubahan perilaku masyarakat. Munculnya marketplace, pinjol, pembayaran online serta digitalisasi ekonomi lainnya secara perlahan melemahkan koperasi untuk bersaing. Tanpa inovasi, koperasi tradisional mudah tersisih oleh lembaga keuangan digital dan pasar online yang dioperasikan para pemilik modal besar.

Pelajaran Penting Bagi Desa-Desa di Indonesia

Runtuhnya KUD yang dibentuk jaman Orde Baru  dan koperasi RT di Wonogiri bentukan Bupati Begug memberikan pesan jelas: koperasi tidak cukup hanya dibentuk, tetapi harus dibina dan dikelola secara berkelanjutan.Hal - hal yang harus diperhatikan secara serius di antaranya adalah :

  1. Profesionalisme pengurus. Pelatihan manajemen, pelaporan keuangan, dan digitalisasi harus menjadi agenda rutin dan utama.
  2. Transparansi dan akuntabilitas. Publikasi laporan keuangan, audit berkala, dan sistem pelaporan yang jelas akan menjaga kepercayaan anggota.
  3. Diversifikasi usaha. Koperasi perlu membuka unit usaha baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
  4. Modernisasi dan digitalisasi. Aplikasi keuangan, marketplace, dan sistem inventaris digital menjadi alat penting agar koperasi tetap kompetitif.
  5. Peran pemerintah desa dan stakeholder terkait, termasuk anggota. 

Runtuhnya ribuan KUD dan koperasi RT di Wonogiri, merupakan pembelajaran besar bahwa keberhasilan koperasi bukan pada banyaknya jumlah yang berdiri, tetapi pada kualitas tata kelola dan keberlanjutannya.

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang saat ini sedang digencarkan pembangunannya oleh Presiden Prabowo, bahkan menjadi salah satu Proyek strategis Nasional (PSN), harus mengambil pelajaran dari dua kegagalan tersebut agar tidak mengalami kejadian yang sama, dan bisa berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Dengan pembaruan sistem manajemen, transparansi, dan pemanfaatan teknologi, KDMP ke depan diharapkan  menjadi pilar penting ekonomi desa.

 

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA

Transparansi Anggaran Desa

Data Anggaran Pendapatan & Belanja Desa

Data Resmi

APBD 2026 Pelaksanaan

3 uraian

50.15%
Anggaran Rp 3.721.101.550,00
Realisasi Rp 1.866.210.392,00
Pendapatan 37.87%
Rp 2.379.979.952,00 → Rp 901.376.842,00
Belanja 46.64%
Rp 1.860.550.775,00 → Rp 867.685.727,00
Pembiayaan -18.7%
Rp -519.429.177,00 → Rp 97.147.823,00

APBD 2026 Pendapatan

10 uraian

37.87%
Anggaran Rp 2.379.979.952,00
Realisasi Rp 901.376.842,00
Hasil Usaha Desa 97.31%
Rp 6.405.307,00 → Rp 6.232.720,00
Hasil Aset Desa 60.44%
Rp 219.234.500,00 → Rp 132.500.000,00
Dana Desa 31.69%
Rp 902.570.000,00 → Rp 285.993.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 9.82%
Rp 47.821.300,00 → Rp 4.694.400,00
Alokasi Dana Desa 99.01%
Rp 409.145.400,00 → Rp 405.083.736,00
Bantuan Keuangan Provinsi 0%
Rp 405.000.000,00 → Rp 0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 11.11%
Rp 360.000.000,00 → Rp 40.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0%
Rp 2.152.720,00 → Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga 100%
Rp 26.375.000,00 → Rp 26.375.000,00
Bunga Bank 39.04%
Rp 1.275.725,00 → Rp 497.986,00

APBD 2026 Pembelanjaan

5 uraian

46.64%
Anggaran Rp 1.860.550.775,00
Realisasi Rp 867.685.727,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 53.69%
Rp 969.194.289,00 → Rp 520.366.627,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 32.04%
Rp 318.816.086,00 → Rp 102.134.700,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 93.1%
Rp 258.570.400,00 → Rp 240.723.400,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0.57%
Rp 310.370.000,00 → Rp 1.761.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 75%
Rp 3.600.000,00 → Rp 2.700.000,00