Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.
Krandegan
Cahaya Desa, Hangat & Terpercaya
Memuat halaman…

Hati-hati, Perangkat Desa yang Melakukan Ini Bisa Mendapatkan Sanksi Pemecatan

Administrator 15 Juli 2025 Dibaca 6.118 Kali
Hati-hati, Perangkat Desa yang Melakukan Ini Bisa Mendapatkan Sanksi Pemecatan

Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh para perangkat desa dan staf. Kepala desa dipilih melalui pemilihan langsung, sementara perangkat desa dipilih melalui serangkaian tes seleksi.

Sebagaimana kepala desa, perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya juga diatur oleh regulasi  yang mengatur hak dan kewajiban serta larangan bagi mereka. Dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, khususnya pasal yang mengatur tentang perangkat desa, disebutkan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa. Larangan tersebut meliputi :

  1. Merugikan kepentingan umum;
  2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  7. Menjadi pengurus partai politik;
  8. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
  10. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
  11. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  12. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang Desa tersebut bisa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dari kepala desa. Jika sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau tertulis tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap dengan surat keputusan kepala desa.

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA

Transparansi Anggaran Desa

Data Anggaran Pendapatan & Belanja Desa

Data Resmi

APBD 2026 Pelaksanaan

3 uraian

50.15%
Anggaran Rp 3.721.101.550,00
Realisasi Rp 1.866.210.392,00
Pendapatan 37.87%
Rp 2.379.979.952,00 → Rp 901.376.842,00
Belanja 46.64%
Rp 1.860.550.775,00 → Rp 867.685.727,00
Pembiayaan -18.7%
Rp -519.429.177,00 → Rp 97.147.823,00

APBD 2026 Pendapatan

10 uraian

37.87%
Anggaran Rp 2.379.979.952,00
Realisasi Rp 901.376.842,00
Hasil Usaha Desa 97.31%
Rp 6.405.307,00 → Rp 6.232.720,00
Hasil Aset Desa 60.44%
Rp 219.234.500,00 → Rp 132.500.000,00
Dana Desa 31.69%
Rp 902.570.000,00 → Rp 285.993.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 9.82%
Rp 47.821.300,00 → Rp 4.694.400,00
Alokasi Dana Desa 99.01%
Rp 409.145.400,00 → Rp 405.083.736,00
Bantuan Keuangan Provinsi 0%
Rp 405.000.000,00 → Rp 0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 11.11%
Rp 360.000.000,00 → Rp 40.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0%
Rp 2.152.720,00 → Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga 100%
Rp 26.375.000,00 → Rp 26.375.000,00
Bunga Bank 39.04%
Rp 1.275.725,00 → Rp 497.986,00

APBD 2026 Pembelanjaan

5 uraian

46.64%
Anggaran Rp 1.860.550.775,00
Realisasi Rp 867.685.727,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 53.69%
Rp 969.194.289,00 → Rp 520.366.627,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 32.04%
Rp 318.816.086,00 → Rp 102.134.700,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 93.1%
Rp 258.570.400,00 → Rp 240.723.400,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0.57%
Rp 310.370.000,00 → Rp 1.761.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 75%
Rp 3.600.000,00 → Rp 2.700.000,00