Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.
Krandegan
Cahaya Desa, Hangat & Terpercaya
Memuat halaman…

Berikut Aturan Peminjaman Aset Desa Berupa Tanah

Administrator 10 Juli 2025 Dibaca 3.884 Kali
Berikut Aturan Peminjaman Aset Desa Berupa Tanah

Setiap desa pasti memiliki aset desa, baik berupa tanah, bangunan, kendaraan, uang cash, atau lainnya. Makin kaya sebuah desa,  asetnya akan makin banyak. 

Agar supaya pengelolaan aset desa sesuai peruntukannya, maka pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengaturnya. Salah satu regulasi yang mengatur tentang pengelolaan aset desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 1 tahun 2016. 

Dalam Permendagri nomor 1 tahun 2016 tersebut diatur, bahwa aset desa bisa dipinjamkan, disewakan, dikerjasamakan, dan mekanisme bangun serah guna. 

Pemerintah desa bisa menyewakan aset yang dimilikinya kepada pihak ketiga dengan jangka waktu paling lama tiga tahun, untuk kemudian bisa diperpanjang kembali. Pemerintah desa juga bisa meminjamkan aset yang dimilikinya itu kepada pemerintah desa lainnya atau kepada lembaga desa dengan masa pinjam maksimal tujuh hari. Dalam regulasi itu juga diatur, bahwa aset desa berupa tanah, bangunan, dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor tidak bisa dipinjamkan, akan tetapi bisa disewakan. Ketentuan itu tertuang dalam pasal 13 Permendagri tersebut. 

Aset desa berupa tanah harus diatasnamakan pemerintah desa setempat, bukan pribadi. Demikian juga bukti kepemilikan aset lainnya seperti kendaraan bermotor.

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA

Transparansi Anggaran Desa

Data Anggaran Pendapatan & Belanja Desa

Data Resmi

APBD 2025 Pelaksanaan

3 uraian

86.56%
Anggaran Rp 3.938.307.600,00
Realisasi Rp 3.409.094.413,00
Pendapatan 94.29%
Rp 1.890.488.150,00 → Rp 1.782.455.468,00
Belanja 76.04%
Rp 1.758.057.600,00 → Rp 1.336.877.095,00
Pembiayaan 100%
Rp 289.761.850,00 → Rp 289.761.850,00

APBD 2025 Pendapatan

8 uraian

94.29%
Anggaran Rp 1.890.488.150,00
Realisasi Rp 1.782.455.468,00
Hasil Usaha Desa 1.67%
Rp 100.800.000,00 → Rp 1.685.093,00
Hasil Aset Desa 100%
Rp 226.500.000,00 → Rp 226.500.000,00
Dana Desa 100%
Rp 1.055.481.000,00 → Rp 1.055.481.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 78.52%
Rp 35.999.750,00 → Rp 28.267.550,00
Alokasi Dana Desa 100%
Rp 408.407.400,00 → Rp 408.407.400,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 100%
Rp 60.000.000,00 → Rp 60.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 119.81%
Rp 700.000,00 → Rp 838.700,00
Bunga Bank 49.07%
Rp 2.600.000,00 → Rp 1.275.725,00

APBD 2025 Pembelanjaan

5 uraian

76.04%
Anggaran Rp 1.758.057.600,00
Realisasi Rp 1.336.877.095,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 59.36%
Rp 909.306.900,00 → Rp 539.744.595,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 94%
Rp 223.274.800,00 → Rp 209.867.200,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 93.87%
Rp 449.963.900,00 → Rp 422.403.300,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 94.37%
Rp 125.112.000,00 → Rp 118.062.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 92.86%
Rp 50.400.000,00 → Rp 46.800.000,00