Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.
Krandegan
Cahaya Desa, Hangat & Terpercaya
Memuat halaman…

Berikut Aturan Peminjaman Aset Desa Berupa Tanah

Administrator 10 Juli 2025 Dibaca 3.882 Kali
Berikut Aturan Peminjaman Aset Desa Berupa Tanah

Setiap desa pasti memiliki aset desa, baik berupa tanah, bangunan, kendaraan, uang cash, atau lainnya. Makin kaya sebuah desa,  asetnya akan makin banyak. 

Agar supaya pengelolaan aset desa sesuai peruntukannya, maka pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengaturnya. Salah satu regulasi yang mengatur tentang pengelolaan aset desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 1 tahun 2016. 

Dalam Permendagri nomor 1 tahun 2016 tersebut diatur, bahwa aset desa bisa dipinjamkan, disewakan, dikerjasamakan, dan mekanisme bangun serah guna. 

Pemerintah desa bisa menyewakan aset yang dimilikinya kepada pihak ketiga dengan jangka waktu paling lama tiga tahun, untuk kemudian bisa diperpanjang kembali. Pemerintah desa juga bisa meminjamkan aset yang dimilikinya itu kepada pemerintah desa lainnya atau kepada lembaga desa dengan masa pinjam maksimal tujuh hari. Dalam regulasi itu juga diatur, bahwa aset desa berupa tanah, bangunan, dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor tidak bisa dipinjamkan, akan tetapi bisa disewakan. Ketentuan itu tertuang dalam pasal 13 Permendagri tersebut. 

Aset desa berupa tanah harus diatasnamakan pemerintah desa setempat, bukan pribadi. Demikian juga bukti kepemilikan aset lainnya seperti kendaraan bermotor.

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA

Transparansi Anggaran Desa

Data Anggaran Pendapatan & Belanja Desa

Data Resmi

APBD 2026 Pelaksanaan

3 uraian

50.15%
Anggaran Rp 3.721.101.550,00
Realisasi Rp 1.866.210.392,00
Pendapatan 37.87%
Rp 2.379.979.952,00 → Rp 901.376.842,00
Belanja 46.64%
Rp 1.860.550.775,00 → Rp 867.685.727,00
Pembiayaan -18.7%
Rp -519.429.177,00 → Rp 97.147.823,00

APBD 2026 Pendapatan

10 uraian

37.87%
Anggaran Rp 2.379.979.952,00
Realisasi Rp 901.376.842,00
Hasil Usaha Desa 97.31%
Rp 6.405.307,00 → Rp 6.232.720,00
Hasil Aset Desa 60.44%
Rp 219.234.500,00 → Rp 132.500.000,00
Dana Desa 31.69%
Rp 902.570.000,00 → Rp 285.993.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 9.82%
Rp 47.821.300,00 → Rp 4.694.400,00
Alokasi Dana Desa 99.01%
Rp 409.145.400,00 → Rp 405.083.736,00
Bantuan Keuangan Provinsi 0%
Rp 405.000.000,00 → Rp 0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 11.11%
Rp 360.000.000,00 → Rp 40.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0%
Rp 2.152.720,00 → Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga 100%
Rp 26.375.000,00 → Rp 26.375.000,00
Bunga Bank 39.04%
Rp 1.275.725,00 → Rp 497.986,00

APBD 2026 Pembelanjaan

5 uraian

46.64%
Anggaran Rp 1.860.550.775,00
Realisasi Rp 867.685.727,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 53.69%
Rp 969.194.289,00 → Rp 520.366.627,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 32.04%
Rp 318.816.086,00 → Rp 102.134.700,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 93.1%
Rp 258.570.400,00 → Rp 240.723.400,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0.57%
Rp 310.370.000,00 → Rp 1.761.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 75%
Rp 3.600.000,00 → Rp 2.700.000,00