Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.
Krandegan
Cahaya Desa, Hangat & Terpercaya
Memuat halaman…

Ketua Umum DPP PAPDESI : Revisi UU Desa Tinggal Tunggu Jawaban Pemerintah

Administrator 17 November 2023 Dibaca 2.404 Kali
Ketua Umum DPP PAPDESI : Revisi UU Desa Tinggal Tunggu Jawaban Pemerintah

Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) mendesak pemerintah segera mengesahkan revisi UU No 6/2014 tentang Desa.

Seperti diketahui kalangan Kepala Desa (Kades) mendesak revisi UU Desa dengan salah satu substansinya yakni perubahan masa jabatan Kades dari enam tahun per periode dengan maksimal menjabat hingga tiga periode menjadi sembilan tahun per periode dengan maksimal menjabat dua periode.

“Usulan revisi UU pasal terbatas, Pasal 39 UU No 6/2014, rapat Baleg sudah selesai. Intinya semua fraksi DPR termasuk ketua DPR setuju dengan revisi Pasal 39. Tinggal nanti pemerintah. Kami tunggu jawaban dari pemerintah seperti apa,” kata Ketua Umum DPP Papdesi, Wargiyati, saat ditemui seusai menghadiri rapat kerja cabang (Rakercab) DPC Papdesi Klaten di Pendapa Pemkab Klaten, Kamis (16/11/2023) sore.

Wargiyati menjelaskan usulan perubahan masa jabatan kades menjadi sembilan tahun per periode bertujuan untuk memberikan cukup waktu kepada Kades melakukan rekonsiliasi pascapilkades. “Gesekan pascapilkades itu luar biasa. Perpecahannya sampai bertahun-tahun tidak rukun. Ini yang dirasakan di mayoritas wilayah desa,” jelas dia.

Hal senada disampaikan Ketua DPC Papdesi Klaten, Joko Lasono. Dia menjelaskan dengan masa jabatan sembilan tahun per periode memberikan cukup waktu bagi kades mengurangi tingkat gesekan masyarakat pascapilkades.

 
Selain substansi terkait masa jabatan, substansi krusial lainnya dalam usulan revisi UU Desa yakni terkait kewenangan dalam pengelolaan dana desa.
 
Rakercab DPC Papdesi Klaten diikuti para kades dari 391 desa yang tersebar di 26 kecamatan. Selain Kades, Rakercab itu dihadiri Bupati Klaten, Sri Mulyani, serta sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah.

Rakercab tersebut merupakan tindak lanjut Rakernas belum lama ini yang mengusung tagline percepatan pengesahan revisi UU Desa. Dalam Rakercab juga dilakukan deklarasi Pemilu damai, mendukung terciptanya Pemilu yang kondusif, aman, nyaman, dan terkendali.

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA

Transparansi Anggaran Desa

Data Anggaran Pendapatan & Belanja Desa

Data Resmi

APBD 2026 Pelaksanaan

3 uraian

50.15%
Anggaran Rp 3.721.101.550,00
Realisasi Rp 1.866.210.392,00
Pendapatan 37.87%
Rp 2.379.979.952,00 → Rp 901.376.842,00
Belanja 46.64%
Rp 1.860.550.775,00 → Rp 867.685.727,00
Pembiayaan -18.7%
Rp -519.429.177,00 → Rp 97.147.823,00

APBD 2026 Pendapatan

10 uraian

37.87%
Anggaran Rp 2.379.979.952,00
Realisasi Rp 901.376.842,00
Hasil Usaha Desa 97.31%
Rp 6.405.307,00 → Rp 6.232.720,00
Hasil Aset Desa 60.44%
Rp 219.234.500,00 → Rp 132.500.000,00
Dana Desa 31.69%
Rp 902.570.000,00 → Rp 285.993.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 9.82%
Rp 47.821.300,00 → Rp 4.694.400,00
Alokasi Dana Desa 99.01%
Rp 409.145.400,00 → Rp 405.083.736,00
Bantuan Keuangan Provinsi 0%
Rp 405.000.000,00 → Rp 0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 11.11%
Rp 360.000.000,00 → Rp 40.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0%
Rp 2.152.720,00 → Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga 100%
Rp 26.375.000,00 → Rp 26.375.000,00
Bunga Bank 39.04%
Rp 1.275.725,00 → Rp 497.986,00

APBD 2026 Pembelanjaan

5 uraian

46.64%
Anggaran Rp 1.860.550.775,00
Realisasi Rp 867.685.727,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 53.69%
Rp 969.194.289,00 → Rp 520.366.627,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 32.04%
Rp 318.816.086,00 → Rp 102.134.700,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 93.1%
Rp 258.570.400,00 → Rp 240.723.400,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0.57%
Rp 310.370.000,00 → Rp 1.761.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 75%
Rp 3.600.000,00 → Rp 2.700.000,00