Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.
Krandegan
Cahaya Desa, Hangat & Terpercaya
Memuat halaman…

Menteri Desa PDTT Sebut Masa Jabatan Kades Sembilan Tahun Masih Dibahas

Administrator 19 September 2023 Dibaca 5.020 Kali
Menteri Desa  PDTT Sebut Masa Jabatan Kades Sembilan Tahun Masih Dibahas

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pemerintah masih membahas soal usulan masa jabatan kepala desa yang menjadi sembilan tahun lamanya. Masa jabatan tersebut nantinya termuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Belum diputuskan jadi masih akan diskusi lebih lanjut," ujar Halim di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023).

Menurut adik Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tersebut, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut soal perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut. "Itu nanti diskusi lebih lanjut," kata Halim.

Dia mengatakan, pembahasan RUU tentang Desa itu sudah mulai dilakukan secara intensif. Pemerintah, kata dia, melakukan upaya pendalaman terkait hal itu. Halim melanjutkan, pemerintah sudah menyetujui 18 pasal yang tercantum di dalam RUU Desa.

Sedangkan pasal lainnya masih dalam tahap pembahasan. "Banyak yang disetujui, dari berapa itu, 18 pasal sudah hampir clear semua. Ada yang beberapa masih didiskusikan," ujar Halim.

Sedangkan terkait anggaran dana desa, menurut Halim, pemerintah tidak mematok kenaikan persentasenya. Namun, ia menegaskan, anggaran dana desa akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. "Kita tidak patok persentase, tetapi prinsipnya tiap tahun ada peningkatan dana desa," jelasnya.

Selain itu, lanjut Halim, dana yang bergulir ke desa cakupannya cukup luas, yang terdiri dari dana desa, dana kementerian/lembaga ke desa, PKH, dan lain-lain. Yang terpenting, Halim mengatakan, anggaran APBN bersifat fleksibel dan tidak kaku.

"Artinya dana APBN yang masuk ke desa banyak banget. Tapi, prinsip bahwa menaikkan dana desa itu sudah komitmen dan selama ini dibuktikan. Jadi paling penting supaya APBN tidak kaku, tetap fleksibel, tak perlu ada persentase-persentase," kata Halim.

Selain membahas soal daftar inventarisasi masalah (DIM), Halim mengatakan, dalam rapat terbatas hari ini juga membahas soal peningkatan pelayanan desa terhadap masyarakat, optimalisasi kinerja antardesa, dan lainnya. "Sehingga nanti agak meluas juga kepada Menteri PAN-RB terkait dengan kinerja perangkat desa," ungkap Halim.

 

Sumber : Republika.co.id

 

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA

Transparansi Anggaran Desa

Data Anggaran Pendapatan & Belanja Desa

Data Resmi

APBD 2026 Pelaksanaan

3 uraian

50.15%
Anggaran Rp 3.721.101.550,00
Realisasi Rp 1.866.210.392,00
Pendapatan 37.87%
Rp 2.379.979.952,00 → Rp 901.376.842,00
Belanja 46.64%
Rp 1.860.550.775,00 → Rp 867.685.727,00
Pembiayaan -18.7%
Rp -519.429.177,00 → Rp 97.147.823,00

APBD 2026 Pendapatan

10 uraian

37.87%
Anggaran Rp 2.379.979.952,00
Realisasi Rp 901.376.842,00
Hasil Usaha Desa 97.31%
Rp 6.405.307,00 → Rp 6.232.720,00
Hasil Aset Desa 60.44%
Rp 219.234.500,00 → Rp 132.500.000,00
Dana Desa 31.69%
Rp 902.570.000,00 → Rp 285.993.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 9.82%
Rp 47.821.300,00 → Rp 4.694.400,00
Alokasi Dana Desa 99.01%
Rp 409.145.400,00 → Rp 405.083.736,00
Bantuan Keuangan Provinsi 0%
Rp 405.000.000,00 → Rp 0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 11.11%
Rp 360.000.000,00 → Rp 40.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0%
Rp 2.152.720,00 → Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga 100%
Rp 26.375.000,00 → Rp 26.375.000,00
Bunga Bank 39.04%
Rp 1.275.725,00 → Rp 497.986,00

APBD 2026 Pembelanjaan

5 uraian

46.64%
Anggaran Rp 1.860.550.775,00
Realisasi Rp 867.685.727,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 53.69%
Rp 969.194.289,00 → Rp 520.366.627,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 32.04%
Rp 318.816.086,00 → Rp 102.134.700,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 93.1%
Rp 258.570.400,00 → Rp 240.723.400,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0.57%
Rp 310.370.000,00 → Rp 1.761.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 75%
Rp 3.600.000,00 → Rp 2.700.000,00