Presiden Jokowi menyebutkan bahwa pemerintah sudah menggelontorkan Dana Desa sebesar Rp 539 triliun sejak 2015 hingga 2023. Dana Desa ini dinilai mampu memeratakan ekonomi di desa pinggiran dan daerah terluar. Hal itu disampaikan Presiden pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada hari ini, Rabu, 16 Agustus 2023.
"Pembangunan dari desa pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita dengan dana desa yang kita gelontorkan. Total mencapai Rp 539 triliun dari tahun 2015 – 2023," ujar Jokowi dalam Pidato Kenegaraannya.
Presiden melanjutkan, hal tersebut menjadi salah satu upaya untuk mendorong daya saing Indonesia. Terbukti, berdasarkan International Institute for Management Development (IMD), daya saing Indonesia pada 2022 naik dari rangking 44 menjadi 34. "Ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia," jelasnya.
Jokowi juga menegaskan, pemerintah konsisten melakukan reformasi struktural, terutama penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum dan pencegahan korupsi. Menurutnya, semua itu menjadi modalitas kita untuk meraih kemajuan. "Oleh sebab itu saya berulang kali menyampaikan kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia," tuturnya. "Ini bukan tentang siapa yang jadi Presidennya. Bukan bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak? Untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimulai saat ini," lanjut Jokowi.
Pemerintah juga menargetkan mampu mewujudkan Indonesia sebagai negara maju di 2045. "Apakah Berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak? Karena yang dibutuhkan itu adalah napas yang panjang karena kita tidak sedang jalan-jalan sore. Kita juga tidak sedang lari sprint tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari marathon untuk mencapai Indonesia Emas," tambahnya.
Besaran Dana Desa secara nasional dalam APBN tahun 2023 ditetapkan sebesar 70 triliun rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 68 triliun rupiah. Sementara itu, beberapa waktu lalu Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melalui Rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyepakati usulan kenaikan dana desa sampai dua kali lipatnya sebesar rata-rata 2 Milyar Rupiah per desa.