Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus dikebut pemerintah sebagai penggerak baru ekonomi desa. Ribuan gudang dan gerai dibangun, sementara koperasi mulai menjalankan usahanya. Namun, data terbaru menunjukkan aktivitas ekonomi di setiap koperasi masih berada pada tahap awal. Selama 53 hari sejak diluncurkan secara nasional, rata-rata transaksi tiap KDKMP baru mencapai sekitar Rp534 ribu per hari.

Peluncuran nasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan pada 16 Mei 2026. Sejak saat itu, seluruh transaksi koperasi mulai tercatat melalui sistem Simkopdes.
Hingga Rabu, 8 Juli 2026 pukul 11.33 WIB, Simkopdes mencatat 51.368 transaksi dengan total nilai mencapai Rp30.056.991.731.

Jika dibagi terhadap 1.061 KDKMP yang telah beroperasi, maka rata-rata nilai transaksi setiap koperasi mencapai sekitar Rp28,33 juta selama 53 hari. Dengan kata lain, setiap koperasi rata-rata baru membukukan transaksi sekitar Rp534 ribu per hari.

Angka tersebut menunjukkan aktivitas usaha memang sudah mulai berjalan. Namun, jika dibandingkan dengan ambisi besar pemerintah menjadikan KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi desa, nilai transaksi itu masih tergolong rendah.

Di sisi lain, pembangunan fisik berlangsung jauh lebih cepat. Berdasarkan data Simkopdes pada waktu yang sama, sebanyak 15.388 KDKMP telah selesai dibangun, sedangkan 19.986 koperasi lainnya masih dalam proses pembangunan gudang dan gerai.

Artinya, jumlah koperasi yang memiliki bangunan sudah jauh melampaui koperasi yang benar-benar menjalankan aktivitas usaha secara penuh.

Dari sisi permodalan, perkembangan justru terlihat lebih positif. Simpanan pokok anggota telah mencapai Rp41,51 miliar, sedangkan simpanan wajib tercatat Rp10,34 miliar. Total modal anggota yang berhasil dihimpun mencapai sekitar Rp51,85 miliar, atau lebih besar dibandingkan nilai transaksi yang telah dibukukan.

Sementara itu, pola transaksi menunjukkan KDKMP saat ini masih didominasi perdagangan kebutuhan pokok. Kategori barang lainnya menjadi penyumbang transaksi terbesar dengan nilai Rp7,89 miliar, disusul minyak goreng Bimoli 2 liter sebesar Rp3,63 miliar, beras medium SPHP 5 kilogram sebesar Rp2,41 miliar, kemudian beras, LPG 3 kilogram, gula pasir, minyak goreng kemasan, rokok, hingga pupuk urea.

Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa koperasi saat ini lebih banyak berfungsi sebagai jaringan distribusi sembako dan kebutuhan dasar masyarakat. Fungsi itu penting sebagai fondasi awal. Namun, pemerintah menargetkan KDKMP berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang lebih luas, mulai dari perdagangan, logistik, layanan keuangan, hingga pengembangan usaha produktif masyarakat.

Ke depan, tantangan terbesar bukan lagi membentuk koperasi atau membangun gudang. Tantangan sesungguhnya adalah menghidupkan aktivitas bisnisnya. Semakin banyak koperasi yang beroperasi, semakin besar pula tuntutan agar transaksi terus meningkat dan mampu menghasilkan keuntungan bagi anggotanya.

Angka Rp534 ribu per hari bukanlah vonis bahwa program KDKMP gagal. Sebaliknya, angka itu merupakan potret awal sebuah program yang baru berjalan kurang dari dua bulan. Namun, karena program ini dibangun dengan harapan besar sebagai mesin baru ekonomi desa, publik tentu akan menunggu apakah rata-rata transaksi tersebut mampu tumbuh berkali-kali lipat dalam beberapa bulan ke depan. Sebab, keberhasilan koperasi pada akhirnya tidak diukur dari banyaknya bangunan yang berdiri, melainkan dari seberapa hidup aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalamnya.