Pemerintah pusat kini menghadirkan terobosan baru dalam pembangunan gerai koperasi di desa dan kelurahan. Terobosan itu tersirat dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) 4 menteri serta Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Koperasi Desa Merah Putih. Jika Kita membaca dua regulasi tersebut, maka dimungkinkan nantinya skema pembiayaan dan pembangunan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih (KDKMP) adalah sebagai berikut :

Pembangunan fisik gerai koperasi sepenuhnya ditangani oleh Agrinas Pangan Nusantara (BUMN) bekerjasama dengan TNI. Desa, kelurahan atau koperasi cukup mendaftarkan lahan atau bangunan melalui SIMKopdes untuk diverifikasi. Bila sudah ada bangunan, akan dinilai apakah perlu renovasi, pembangunan baru, atau cukup penyesuaian. Hal ini berbeda dengan konsep awal, dimana KDKMP harus mengajukan kredit ke bank dengan berbagai persyaratan, termasuk BI Checking (SLIK OJK) bagi pengawas dan pengurus. Sekarang, seluruh proses pendanaan, pembangunan hingga modal kerja dilakukan dengan sistem baru yang lebih sederhana dan langsung diarahkan dari pusat.

Koordinasi awal dilakukan oleh Koramil, Kodim, dan Korem bersama Dinas Koperasi setempat untuk memastikan lahan yang digunakan benar-benar layak. Bahkan, dokumen tanah yang digunakan tidak harus sertifikat resmi, bisa juga dengan SPPT atau girik C.

Setiap gerai koperasi nantinya akan mendapat dukungan dana dengan plafon maksimal Rp. 3 miliar. Anggaran ini sudah termasuk untuk pembangunan fisik sekaligus modal kerja awal. KDMP  atau desa tidak perlu mengeluarkan dana sendiri di awal, karena semua ditalangi oleh Danantara, dengan dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan.

Skema ini sekaligus menjadi jawaban atas kendala pengajuan kredit ke perbankan maupun masalah teknis seperti BI checking, karena seluruh pendanaan disalurkan langsung dari pusat tanpa prosedur rumit.

Sementara itu, skema pengembalian modal dilakukan secara bertahap, dengan cara yang berbeda antara desa dan kelurahan. Untuk Koperasi Desa, angsuran dipotong dari Dana Desa, dengan jangka waktu maksimal 6 tahun. Sedangkan untuk Koperasi Kelurahan, angsuran bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan ke Pemerintah Kabupaten / Kota.

Dengan sistem ini, koperasi tidak lagi terbebani pembayaran di awal. Cukup melalui mekanisme angsuran yang sudah otomatis terintegrasi dengan dana pemerintah.

Jika koperasi membutuhkan tambahan modal di luar paket awal Rp3 miliar, masih tersedia jalur lain, yaitu melalui:

1. Bank Himbara,
2. Dana bergulir LPDB, atau
3. Dana BLUD di daerah (apabila tersedia).

Melalui skema baru ini, pembangunan gerai koperasi diharapkan akan berjalan lebih cepat, transparan, dan terarah. Desa maupun kelurahan tidak lagi terhambat mekanisme kredit yang berbelit. Dengan koperasi yang segera beroperasi, masyarakat akan merasakan manfaat nyata berupa peningkatan layanan, ekonomi, dan kesejahteraan.

Tulisan ini adalah hasil analisa redaksi Krandegan.id. Untuk kepastiannya, Kita tunggu regulasi yang kemungkinan akan segera terbit berupa Peraturan Menteri atau lainnya sebagai pedoman.