Purworejo – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mulai memasuki fase implementasi di berbagai daerah. Di Kabupaten Purworejo, sebanyak 52 KDMP telah beroperasi sebagai bagian dari program nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi desa tersebut diharapkan mampu memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemangkasan rantai distribusi dan penyediaan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Namun, di balik optimisme tersebut, mulai bermunculan kegelisahan dari para pemilik warung. Mereka mengaku tidak menolak keberadaan KDMP, tetapi berharap pemerintah segera menyusun aturan yang jelas agar koperasi desa tidak menjadi pesaing langsung bagi usaha kecil yang selama puluhan tahun menjadi penyangga ekonomi masyarakat desa.

Salah satu keluhan itu disampaikan Ana Budiarti, pemilik warung di wilayah Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo saat diwawancarai Krandegan.id pada Sabtu (4/7). Menurutnya, persoalan utama bukan pada keberadaan KDMP, melainkan ketika koperasi juga melayani penjualan eceran dengan harga yang sulit diikuti oleh warung tradisional.

"Kalau bermitra tidak masalah, asalkan KDMP tidak melayani eceran. Kalau melayani eceran, ya jelas masyarakat memilih yang lebih murah," ujarnya.

Ana kemudian menceritakan pengalaman yang menurutnya menjadi gambaran persoalan di lapangan. Ia menyebut harga mi instan yang dijual di salah satu KDMP berada di kisaran di bawah Rp3.000 per bungkus, sementara pedagang warung membeli dari distributor dengan harga yang mendekati bahkan lebih tinggi dari angka tersebut.

"Masa mi instan dijual tidak sampai Rp3.000. Sedangkan pengecer warungan harganya sekitar Rp3.500. Kalau jualnya sama dengan harga kulakan saya, bagaimana kami bisa mendapat untung?" keluhnya.

Menurut Ana, kondisi seperti itu membuat ruang keuntungan pedagang nyaris tidak ada. Di tengah daya beli masyarakat yang cenderung memilih harga paling murah, warung kecil menjadi pihak yang paling sulit bertahan apabila harus bersaing secara langsung dengan koperasi.

Keluhan serupa juga disampaikan pedagang lain di Kecamatan Bayan, Soleh. Dirinya berharap pemerintah tidak membiarkan operasional KDMP berkembang tanpa batasan fungsi yang jelas. Menurut mereka, koperasi akan jauh lebih bermanfaat apabila difokuskan pada distribusi barang, perdagangan grosir, penyerapan hasil pertanian, penyediaan pupuk, hingga layanan simpan pinjam. Dengan demikian, KDMP dapat menjadi penguat ekonomi desa, bukan pesaing langsung bagi warung tradisional.

Para pedagang mengusulkan agar pemerintah segera menerbitkan pedoman operasional yang mengatur secara rinci ruang lingkup usaha KDMP, termasuk mekanisme penjualan eceran dan pola kemitraan dengan warung desa. Mereka berharap koperasi dapat menjadi pemasok bagi warung-warung kecil sehingga manfaat program benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa pembentukan KDMP bertujuan memperpendek rantai distribusi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa. Tujuan tersebut mendapat dukungan luas. Namun, berbagai masukan dari lapangan menunjukkan bahwa implementasi program perlu terus dievaluasi agar tidak memunculkan persoalan baru.

Keberhasilan sebuah kebijakan, pada akhirnya, tidak hanya diukur dari banyaknya koperasi yang berdiri atau besarnya transaksi yang tercipta. Keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuannya menjaga keseimbangan ekosistem ekonomi desa. Jika koperasi hadir untuk menyejahterakan masyarakat, maka warung-warung kecil yang selama ini menjadi denyut perekonomian desa juga harus tetap memiliki ruang untuk hidup dan berkembang. Itulah harapan yang kini disuarakan para pemilik warung di tengah mulai beroperasinya puluhan KDMP di Kabupaten Purworejo.