PURWOREJO – Hampir dua bulan setelah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diluncurkan secara nasional pada 16 Mei 2026, para karyawan mulai menerima gaji perdana. Namun, hasil penelusuran Krandegan.id di sejumlah KDMP di Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa pencairan gaji belum berlangsung serentak. Selain itu, besaran gaji yang diterima para karyawan juga masih berbeda-beda.

Krandegan.id mewawancarai sejumlah kepala desa, perangkat desa, serta pengurus KDMP yang telah beroperasi di Kabupaten Purworejo. Dari hasil penelusuran tersebut diketahui bahwa sebagian karyawan telah menerima gaji melalui transfer bank yang dilakukan oleh PT Agrinas. Sementara itu, di beberapa KDMP lainnya, para karyawan mengaku masih menunggu proses pencairan.

Temuan di lapangan juga menunjukkan adanya perbedaan nominal gaji yang cukup mencolok. Sejumlah narasumber menyebut ada karyawan yang menerima sekitar Rp1,7 juta, sebagian menerima sekitar Rp1,1 juta, dan ada pula yang hanya memperoleh di bawahnya.

Perbedaan nominal tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan pengurus maupun karyawan mengenai standar pengupahan yang diterapkan pada program KDMP. Hingga kini, mereka mengaku belum memperoleh penjelasan resmi mengenai standar besaran gaji untuk masing-masing jabatan maupun mekanisme perhitungan yang digunakan pada masa awal operasional.

Beberapa pengurus menduga perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti waktu mulai bekerja yang tidak bersamaan, jumlah hari kerja yang dihitung dalam periode penggajian pertama, maupun proses administrasi di masing-masing KDMP. Namun, dugaan tersebut belum mendapat penjelasan resmi dari pihak yang berwenang.

Meski demikian, para kepala desa dan pengurus KDMP menyambut positif dimulainya pembayaran gaji tersebut. Menurut mereka, pencairan gaji perdana memberikan kepastian bagi para karyawan sekaligus menjadi tanda bahwa roda operasional koperasi mulai bergerak.

Mereka berharap pemerintah maupun PT Agrinas dapat segera memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai sistem pengupahan agar tidak terjadi perbedaan persepsi di lapangan. Kejelasan mengenai standar gaji dinilai penting, baik untuk memberikan kepastian kepada karyawan maupun menjaga harmonisasi operasional antar-KDMP.

Di sisi lain, muncul pula pertanyaan mengenai skema pembiayaan gaji dalam jangka panjang. Saat ini gaji dibayarkan melalui transfer oleh PT Agrinas. Namun apabila pada tahap berikutnya pembayaran gaji akan ditopang dari hasil usaha masing-masing KDMP, tantangan yang dihadapi akan jauh lebih besar.

Setiap koperasi harus mampu membangun omzet yang cukup untuk menghasilkan keuntungan yang dapat menutup seluruh biaya operasional, mulai dari gaji karyawan, biaya listrik, air, internet, distribusi barang, pemeliharaan aset, hingga berbagai kebutuhan operasional lainnya. Dengan kata lain, keberhasilan KDMP tidak hanya ditentukan oleh berdirinya gedung atau lengkapnya fasilitas, tetapi terutama oleh kemampuan koperasi menjalankan usaha yang sehat, efisien, dan menguntungkan secara berkelanjutan.

Karena itu, pembayaran gaji perdana sebaiknya dipandang sebagai awal dari proses panjang, bukan akhir dari sebuah program. Setelah fase pembangunan dan peluncuran selesai, perhatian kini mulai bergeser pada kualitas tata kelola, kepastian sistem pengupahan, serta kemampuan setiap KDMP membangun usaha yang mampu menopang operasionalnya sendiri.

Dalam jangka panjang, keberhasilan program KDMP akan lebih banyak diukur dari kinerja bisnisnya dibandingkan jumlah koperasi yang telah diresmikan. Mampukah koperasi-koperasi tersebut menciptakan omzet, menghasilkan keuntungan, dan membiayai operasionalnya secara mandiri? Pertanyaan itu kini mulai menjadi perhatian para pengurus, pemerintah desa, maupun masyarakat yang menaruh harapan besar terhadap masa depan KDMP.