Sebulan setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) pada 16 Mei 2026, perkembangan program tersebut mulai menunjukkan wajah yang beragam. Di sejumlah daerah, koperasi telah melayani transaksi dan mencatat omzet harian. Namun di tempat lain, operasional masih tersendat akibat beragam kendala, termasuk aplikasi penjualan yang belum dapat digunakan sepenuhnya. 

Sebagai proyek percontohan nasional, 1.061 KDMP tersebut diharapkan menjadi fondasi pengembangan koperasi di seluruh Indonesia. Berbagai unit usaha mulai diperkenalkan, mulai dari gerai sembako, distribusi pupuk, layanan simpan pinjam, hingga pemasaran produk lokal.

Namun, satu bulan pertama operasional menunjukkan bahwa perjalanan program ini tidak berjalan seragam. Sebagian koperasi sudah mulai menemukan ritme usahanya, sementara sebagian lainnya masih berkutat dengan persoalan teknis.

Di Kabupaten Purworejo, dari 52 KDMP yang sudsh diresmikan bulan lalu, sejumlah KDMP telah beroperasi penuh.

KDMP Dukuhdungus, KDMP Bakurejo, KDMP Pogujurutengah dan KDMP Kedungkamal adalah di antara yang telah melayani pembeli dengan dukungan pasokan barang dan aplikasi operasional yang disuplai oleh Agrinas. Aktivitas transaksi di ketiga koperasi tersebut mulai berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Di sisi lain, masih ada koperasi yang belum dapat beroperasi secara optimal. Salah satunya adalah KDMP Suren. Kepala Desa Suren, M. Pauzi, kepada Krandegan.id mengatakan bahwa kendala utama yang dihadapi bukan pada ketersediaan barang dagangan.

"Barang dagangan sebenarnya sudah cukup lengkap. Warga juga sudah antusias untuk belanja. Namun aplikasi penjualan yang digunakan untuk operasional koperasi masih belum bisa digunakan," ujarnya.

Kondisi lain dialami KDMP Dukuhrejo. Koperasi ini memiliki posisi yang cukup strategis karena menjadi KDMP pertama yang selesai dibangun di Jawa Tengah. Sejak berdiri, lokasi tersebut kerap menjadi tujuan kunjungan pejabat pemerintah pusat, termasuk sejumlah menteri yang ingin melihat langsung perkembangan program Koperasi Merah Putih.

Meski demikian, barang dagangan yang disuplai melalui sistem Agrinas juga belum dapat dijual secara penuh karena aplikasi penjualan masih belum berfungsi seratus persen. Akibatnya, sebagian produk yang tersedia belum dapat diproses melalui sistem transaksi yang telah ditentukan.

Namun berbeda dengan KDMP Suren, KDMP Dukuhrejo tetap mampu menjalankan aktivitas usaha. Koperasi tersebut melayani penjualan pupuk dan berbagai komoditas yang disuplai oleh Perum Bulog. Berdasarkan informasi yang dihimpun Krandegan.id, omzet yang diperoleh rata-rata mencapai sekitar Rp1 juta per hari.

Potret tersebut menunjukkan bahwa tantangan terbesar pada bulan pertama operasional bukan semata soal ketersediaan barang. Kesiapan sistem digital juga menjadi faktor yang sangat menentukan apakah koperasi dapat segera beroperasi atau harus menunggu penyelesaian kendala teknis.

Selain persoalan aplikasi, terdapat satu masalah lain yang mulai banyak diperbincangkan pengurus koperasi di berbagai daerah, yakni belum adanya kejelasan mengenai gaji karyawan di luar posisi manajer.

Hingga satu bulan pasca-launching operasional, belum terdapat kepastian mengenai sumber pembiayaan maupun besaran gaji yang akan diterima para karyawan koperasi. Padahal sejumlah KDMP telah merekrut tenaga kerja untuk mendukung kegiatan usaha sehari-hari.

Persoalan ini menjadi cukup krusial. Sebab pada tahap awal operasional, sebagian besar koperasi masih belum memiliki pendapatan yang memadai untuk menutup seluruh biaya operasional. Akibatnya, muncul pertanyaan yang hingga kini belum mendapatkan jawaban yang jelas: dari mana sumber gaji karyawan akan berasal sebelum koperasi mampu menghasilkan keuntungan yang stabil?

Pemerintah desa dan pengurus koperasi berharap regulator segera memberikan pedoman yang jelas mengenai mekanisme penggajian, baik terkait sumber pembiayaan maupun standar besaran gaji. Kejelasan tersebut dinilai penting agar koperasi dapat menyusun perencanaan usaha dan anggaran operasional secara lebih realistis.

Meski masih diwarnai berbagai kendala, banyak pihak menilai kondisi tersebut masih tergolong wajar. Sebagai sebuah jaringan usaha baru berskala nasional, Koperasi Merah Putih membutuhkan waktu untuk membangun sistem, memperkuat tata kelola, membentuk jaringan pemasok, sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Sebagai perbandingan, jaringan ritel modern terbesar di Indonesia seperti Indomaret dan Alfamart juga memerlukan waktu puluhan tahun untuk membangun jaringan distribusi, sistem manajemen, sumber daya manusia, dan basis pelanggan hingga mencapai skala seperti saat ini.

Karena itu, menilai keberhasilan atau kegagalan Koperasi Merah Putih hanya dalam waktu satu bulan tentu terlalu dini. Yang mulai terlihat saat ini adalah adanya variasi perkembangan di lapangan. Ada koperasi yang sudah bertransaksi dan menghasilkan omzet harian, ada pula yang masih menunggu sistem berjalan normal.

Sebulan setelah diresmikan, Koperasi Merah Putih mulai menunjukkan denyut kehidupannya. Namun pengalaman bulan pertama ini juga memberikan pelajaran penting bahwa tantangan terbesar bukan sekadar membangun gedung atau menyediakan barang dagangan. Tantangan sesungguhnya adalah membangun usaha yang mampu hidup, tumbuh, dan memberikan penghidupan yang layak bagi orang-orang yang mengelolanya.