Jakarta, Senin (16/2/2026) — Di tengah cuti bersama Imlek, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) menjadi ruang dialog bagi para pemimpin organisasi desa. Sejumlah organisasi aparatur desa dari berbagai daerah datang membawa kegelisahan terkait regulasi baru serta pernyataan Presiden yang dinilai berdampak langsung pada psikologis aparatur desa di lapangan.

Para pimpinan organisasi desa tersebut diterima langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, didampingi Wakil Menteri Reza Patria. Hadir pula Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, serta Kepala Badan di lingkungan Kemendes PDTT.

Audiensi ini dihadiri pimpinan PAPDESI, APDESI, Apdesi Merah Putih, AKSI, serta Asosiasi BPD. 

Kepala Desa Krandegan, Dwinanto, yang ikut hadir dalam acara audiensi menyampaikan bahwa skema pendanaan KDMP dalam PMK Nomor 7 Tahun 2026 menempatkan desa pada posisi sulit. “Dana dicatat sebagai Dana Desa dan masuk APBDes, tetapi tidak berada di rekening kas desa. Kalau nanti ada masalah, yang pertama dimintai pertanggungjawaban tetap kepala desa,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat aparatur desa berada dalam tekanan. “Kami tidak menolak program pusat. Yang kami minta hanya kejelasan tanggung jawab dan perlindungan hukum yang adil,” kata peserta audiensi itu.

Ketua PAPDESI, Hj. Wargiyati, S.E., mengatakan pertemuan dengan Mendes menjadi langkah awal untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan pemerintah pusat. Ia menilai perlu ada komunikasi langsung dengan Presiden agar persoalan desa dipahami secara utuh.

“Kami ingin bertemu langsung dengan Bapak Presiden untuk menjelaskan kondisi sebenarnya di lapangan. Desa tidak boleh terus-menerus diposisikan seolah-olah menjadi sumber masalah, padahal banyak desa yang bekerja dengan penuh tanggung jawab,” ujar Wargiyati.

Ia menambahkan, pernyataan Presiden mengenai Dana Desa yang dikorupsi kepala desa telah menimbulkan kegelisahan di kalangan aparatur desa. “Kami memahami semangat pemberantasan korupsi. Namun, generalisasi semacam itu berdampak besar pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa,” katanya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Menteri Desa Yandri Susanto menyatakan memahami kegelisahan aparatur desa. Ia menegaskan bahwa kementeriannya akan menjadi jembatan komunikasi antara desa dan pemerintah pusat.

“Kami akan menyampaikan aspirasi ini kepada Presiden. Namun, kami minta agar setiap organisasi menyusun masukan tertulis yang jelas, ringkas, dan berbasis data agar substansi yang disampaikan benar-benar kuat,” ujar Yandri.

Terkait pembangunan KDMP, Yandri juga menegaskan bahwa aparatur desa tidak boleh diposisikan sebagai penerima pasif. Menurut dia, sebelum dilakukan serah terima dari pihak pelaksana pembangunan kepada desa, aparatur desa memiliki kewenangan untuk mengecek kesesuaian hasil bangunan dengan perencanaan, termasuk dari sisi anggaran.

“Kalau tidak sesuai, kepala desa berhak menanyakan bahkan protes atas proses pembangunan itu. Desa harus dilindungi dari risiko yang tidak seimbang,” kata Yandri.

Para pimpinan organisasi desa berharap, dialog lanjutan dengan Presiden nantinya dapat melahirkan kebijakan yang lebih adil, memperkuat perlindungan hukum bagi aparatur desa, serta memastikan Dana Desa dikelola secara akuntabel tanpa menambah beban psikologis dan risiko hukum di tingkat desa.