Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menegaskan bahwa aksi damai pada Senin, 8 Desember 2025 di kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta, akan tetap digelar apabila pemerintah tidak mencabut PMK Nomor 81 Tahun 2025.

Ketua Umum DPP APDESI, Surta Wijaya, saat dihubungi Krandegan.id hari ini (5/12) mengatakan bahwa seluruh kepala desa dan perangkat desa di Indonesia diminta disiplin mengikuti arahan organisasi. Aksi yang digelar akan berfokus pada tuntutan utama, yaitu membatalkan PMK 81 Tahun 2025 dan segera mencairkan Dana Desa yang ditahan Kemenkeu. 

“Kalau PMK 81 tidak dicabut, aksi turun jalan tetap berjalan sesuai rencana. Semua sudah siap. Ini perjuangan seluruh desa,” ujar Surta.

Sementara itu, Koordinator Lapangan Nasional (Korlapnas) aksi damai, Sunan Bukhori, mengatakan bahwa pihaknya sudah membuat perencanaan sematang mungkin agar acara tanggal 8 Desember besok berjalan lancar dan memberikan hasil sesuai harapan. 

Berdasarkan dokumen resmi dari APDESI yang berbeda secara luas, berikut beberapa poin penting teknis aksi damai Senin depan. 

1. Aksi digelar secara damai, tanpa kepentingan politik, dan khusus untuk menyampaikan aspirasi desa.
2. Peserta wajib hadir tepat waktu di lokasi aksi pukul 07.00 WIB.
3. Semua peserta diwajibkan mengenakan baju khaki Pemerintah Desa.
4. Rombongan desa harus mencantumkan nama desa, kecamatan, dan kabupaten pada kendaraan, disertai minimal satu orang tenaga kesehatan.
5. Setiap rombongan memiliki penanggung jawab yang harus dapat mengidentifikasi seluruh anggotanya.
6. Peserta wajib melaporkan keberangkatan kepada pemerintah daerah dan aparat kepolisian masing-masing.
7. Peserta dilarang melakukan pengrusakan, aksi anarkis, provokasi, atau membawa senjata tajam.
8. Spanduk atau poster harus sesuai narasi resmi dari APDESI. 

Terdapat delapan tuntutan yang akan disuarakan oleh peserta aksi damai, di antaranya :

1. Mencabut dan membatalkan PMK 81 Tahun 2025.
2. Mencairkan Dana Desa secara utuh untuk semua tahap.
3. Menolak aturan turunan UU Nomor 3 Tahun 2024 yang dinilai memberatkan desa.
4. Meningkatkan alokasi anggaran penanggulangan bencana desa.
5. Mendesak revisi PMK 49 Tahun 2025 yang dinilai menjadikan Dana Desa sebagai jaminan perbankan

Sunan Bukhori menegaskan bahwa aksi ini sepenuhnya merupakan gerakan moral dan harus berjalan dengan tertib.

“Aksi ini perjuangan harga diri desa. Kita datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, bukan untuk membuat kerusuhan. Semua peserta wajib mematuhi tata tertib yang sudah ditetapkan,” ujar Sunan.

Ia menekankan bahwa seluruh peserta harus menjaga kekompakan, mengikuti instruksi lapangan, dan tidak membawa atribut yang menimbulkan provokasi.

“Kami sudah mengatur agar aksi berjalan damai dan terorganisir. Jangan ada yang terprovokasi. Fokus kita adalah menyelamatkan desa"tegasnya.

Dari laporan berbagai daerah, rombongan kepala desa sudah menyiapkan transportasi, logistik, dan tenaga kesehatan masing-masing. APDESI pusat juga telah menunjuk koordinator lapangan dan koordinator peserta untuk memastikan seluruh teknis berjalan sesuai SOP.

Aksi 8 Desember mendatang diprediksi menjadi salah satu konsolidasi terbesar aparatur desa dalam satu dekade terakhir. Semua mata kini tertuju pada keputusan pemerintah terkait PMK 81 yang menjadi pemicu utama gerakan ini.