Jakarta – Rencana pembangunan gudang dan gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan biaya Rp 1,6 miliar per unit menjadi sorotan tajam Komisi VI DPR RI. Hal itu terjadi dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Kementerian Koperasi dan Agrinas dengan Komisi VI DPR, di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (18/11).

Sejumlah anggota dewan meragukan apakah desain bangunan yang disiapkan PT Agrinas Pangan Nusantara (BUMN yang mendapat tugas membangun KDKMP) benar-benar cocok diterapkan untuk seluruh desa di Indonesia.

Sorotan ini mencuat saat Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mempresentasikan desain fisik Kopdes Merah Putih dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Anggota Komisi VI Fraksi PDIP, Mufti Aimah Nurul Anam, menjadi yang pertama menanyakan biaya pembangunan.

“Biaya satu gedung berapa, Pak?” tanya Mufti.

Joao menjelaskan bahwa satu unit Kopdes Merah Putih dianggarkan sebesar Rp 1.658.000.000 atau sekitar Rp 2,9 juta per meter persegi. Ia menilai angka tersebut masih dalam batas kewajaran untuk pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, kemudian mempertanyakan apakah seluruh Kopdes Merah Putih akan dibangun menggunakan desain yang sama. Ia meragukan penerapan desain seragam tersebut mengingat kondisi desa yang sangat beragam, terutama di wilayah dengan jumlah penduduk sedikit dan rumah yang berjauhan.

“Mohon dipertimbangkan Pak Menteri, Pak Dirut, jangan sampai (bangunan KDKMP) jadi kandang kambing (karena mangkrak),” ucap Nurdin.

Ia mencontohkan pengalaman pembangunan gudang pupuk di masa lalu yang akhirnya tak dimanfaatkan dan berubah fungsi menjadi kandang kambing.

Menurut Nurdin, desain yang ditampilkan cenderung cocok untuk daerah padat penduduk seperti di Pulau Jawa. Namun untuk Kalimantan, Papua, hingga Sulawesi, ia meminta penyesuaian agar bangunan tidak terbengkalai atau dialihfungsikan ketika aktivitas jual-beli di Kopdes minim.

Menanggapi kritik tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa desain bangunan akan menyesuaikan karakteristik desa masing-masing. Pembangunan saat ini diprioritaskan pada lokasi yang lahannya sudah siap digunakan.

“Nanti ketika Januari–Februari, desain akan disesuaikan dengan kondisi desa,” jelas Ferry.

Dalam sesi tanggapan, Mufti Aimah kembali menyoroti besarnya anggaran pembangunan. Ia menilai proyek ini terlalu menguras keuangan negara, terlebih saat masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kenapa harus membuang anggaran negara? Rakyat untuk makan besok saja susah. Jangankan Rp. 1,6 miliar dalam membangun satu gedung , kalau Rp 1 miliar saja dikalikan, sudah Rp 80 triliun uang negara yang dihamburkan,” kritiknya.

Dalam presentasinya, Joao mengungkapkan bahwa pembangunan gerai Kopdes telah dimulai sejak 17 Oktober 2025. Saat ini, 13.772 titik atau sekitar 16,44% telah memasuki tahap pembangunan.

Desain bangunan seluas 20 x 30 meter itu mencakup area gerai toko ukuran 6 x 17 meter, klinik desa 3,5 x 10 meter, gudang pupuk 4 x 6 meter, serta gudang bahan pokok lainnya.

Hingga kini telah tersedia 30.378 titik tanah yang siap dibangun. Agrinas menargetkan pembangunan dapat mencapai 2.930 titik per hari.