Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.
Krandegan
Cahaya Desa, Hangat & Terpercaya
Memuat halaman…

APDESI Akan Adakan Aksi Damai ke Istana, Tuntut Pencabutan PMK 81 yang Diteken Purbaya

Administrator 01 Desember 2025 Dibaca 6.145 Kali
APDESI Akan Adakan Aksi Damai ke Istana, Tuntut Pencabutan PMK 81 yang Diteken Purbaya

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) berencana akan menggelar aksi damai ke Istana Negara pada Senin, 8 Desember 2025. Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Menteri Purbaya Yudhi Sadewa dan dinilai merugikan desa di seluruh Indonesia.

Rencana aksi tersebut mengemuka setelah DPP Apdesi menggelar Zoom Meeting pada Sabtu malam (29/11) lalu. Dalam rapat itu, para peserta sepakat bahwa aspirasi harus disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar regulasi tersebut dibatalkan atau setidaknya ditinjau kembali.

Hal itu dikonfirmasi kebenarannya oleh Surta Wijaya, Ketua Umum DPP Apdesi, saat dihubungi Krandegan.id melalui pesan WhatsApp. Ia membenarkan bahwa Apdesi tengah mempersiapkan aksi penyampaian aspirasi secara damai dan terbuka.

“Benar, kami akan menggelar aksi damai pada 8 Desember. Ini murni suara kepala desa seluruh Indonesia, bukan membawa bendera organisasi mana pun. Bagi Kami, pencairan Dana Desa Tahap II tahun adalah harga mati” ujar Surta Wijaya.

Rencana Teknis Aksi Damai

Dari hasil rapat melalui Zoom Meeting Sabtu lalu, beberapa poin penting disepakati sebagai berikut :

  1. Aksi akan dilaksanakan pada Senin, 8 Desember 2025. Ribuan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari berbagai provinsi direncanakan hadir untuk menyuarakan keresahan terhadap pemberlakuan PMK 81.
  2. Titik kumpul berada di Lapangan Monas, lalu massa akan bergerak menuju Istana Negara mulai pukul 09.00 WIB.
  3. Peserta wajib mengenakan baju khaki lengkap dengan atributnya, sebagai identitas resmi kepala desa dan perangkat desa di seluruh Indonesia.
  4. Tidak diperkenankan membawa nama organisasi apa pun.. Aksi ini diputuskan sebagai gerakan murni dari para kepala desa, meskipun diprakarsai oleh jajaran Apdesi.

Mengapa APDESI Menolak PMK 81?

PMK 81 Tahun 2025 menimbulkan keresahan karena menghentikan penyaluran Dana Desa Tahap II dan mengalihkan sebagian besar anggaran desa untuk program di luar kewenangan pemerintah desa. Kebijakan ini dinilai menghambat pembangunan, pelayanan publik, hingga pembayaran honor kegiatan dasar di desa.

Apdesi menilai suara desa harus didengar karena Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. Mereka berharap Presiden Prabowo membuka ruang dialog dan mempertimbangkan ulang regulasi yang dianggap tidak adil tersebut.

Meski diperkirakan dihadiri massa besar, Apdesi menegaskan aksi ini akan berlangsung damai dan tertib. Para peserta aksi diminta menjaga etika, menghindari provokasi, serta fokus pada tujuan utama: menyampaikan aspirasi penolakan PMK 81 demi kemaslahatan masyarakat desa.

Dengan persiapan matang dan sikap terbuka, APDESI berharap aspirasi mereka dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh Presiden.

 

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA

Transparansi Anggaran Desa

Data Anggaran Pendapatan & Belanja Desa

Data Resmi

APBD 2026 Pelaksanaan

3 uraian

50.15%
Anggaran Rp 3.721.101.550,00
Realisasi Rp 1.866.210.392,00
Pendapatan 37.87%
Rp 2.379.979.952,00 → Rp 901.376.842,00
Belanja 46.64%
Rp 1.860.550.775,00 → Rp 867.685.727,00
Pembiayaan -18.7%
Rp -519.429.177,00 → Rp 97.147.823,00

APBD 2026 Pendapatan

10 uraian

37.87%
Anggaran Rp 2.379.979.952,00
Realisasi Rp 901.376.842,00
Hasil Usaha Desa 97.31%
Rp 6.405.307,00 → Rp 6.232.720,00
Hasil Aset Desa 60.44%
Rp 219.234.500,00 → Rp 132.500.000,00
Dana Desa 31.69%
Rp 902.570.000,00 → Rp 285.993.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 9.82%
Rp 47.821.300,00 → Rp 4.694.400,00
Alokasi Dana Desa 99.01%
Rp 409.145.400,00 → Rp 405.083.736,00
Bantuan Keuangan Provinsi 0%
Rp 405.000.000,00 → Rp 0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 11.11%
Rp 360.000.000,00 → Rp 40.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0%
Rp 2.152.720,00 → Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga 100%
Rp 26.375.000,00 → Rp 26.375.000,00
Bunga Bank 39.04%
Rp 1.275.725,00 → Rp 497.986,00

APBD 2026 Pembelanjaan

5 uraian

46.64%
Anggaran Rp 1.860.550.775,00
Realisasi Rp 867.685.727,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 53.69%
Rp 969.194.289,00 → Rp 520.366.627,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 32.04%
Rp 318.816.086,00 → Rp 102.134.700,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 93.1%
Rp 258.570.400,00 → Rp 240.723.400,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0.57%
Rp 310.370.000,00 → Rp 1.761.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 75%
Rp 3.600.000,00 → Rp 2.700.000,00