Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.
Krandegan
Cahaya Desa, Hangat & Terpercaya
Memuat halaman…

Minggu Depan, Himbara Siap Cairkan Pinjaman Kepada 1000 Koperasi Merah Putih : Berikut Alurnya

Administrator 02 Oktober 2025 Dibaca 5.804 Kali
Minggu Depan, Himbara Siap Cairkan Pinjaman Kepada 1000 Koperasi Merah Putih : Berikut Alurnya

Pemerintah pusat melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan segera mencairkan kredit atau pinjaman modal bagi 1.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai langkah awal implementasi program yang menargetkan 20.000 koperasi secara nasional.

Namun demikian, bagi koperasi desa maupun kelurahan yang ingin menikmati fasilitas ini, terdapat rangkaian persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi.

Berdasarkan penjelasan dari Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Desi Arijani, sebagaimana dikutip Republika.co.id pada Selasa (30/9),  proses agar koperasi desa/kelurahan bisa memperoleh pinjaman modal dari bank Himbara berjalan sebagai berikut :

  1. Pembuatan Akun Simkopdes. Koperasi yang ingin mengajukan harus terlebih dahulu membuat akun di microsite Simkopdes (sistem kredit koperasi desa).
  2. Verifikasi Akun oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Setelah akun dibuat, pihak Kementerian Koperasi dan UKM akan memverifikasi data koperasi.
  3. Update Data Koperasi. Jika verifikasi selesai, koperasi harus memperbarui data profilnya, termasuk keanggotaan, wilayah operasional, serta data jumlah penduduk di desa/kelurahan.
  4. Penyediaan Daftar BUMN Mitra Simkopdes. Dalam microsite Simkopdes sudah tersedia daftar BUMN (termasuk anggota Himbara) yang bisa menjadi mitra dalam proses belanja/modal koperasi.
  5. Pencairan Dana dalam Bentuk Saldo Akun (Tidak Tunai). Dana pinjaman tidak diberikan secara langsung dalam bentuk tunai. Jika disetujui, koperasi akan memperoleh saldo di akun koperasi. Misalnya, jika nominal pinjaman Rp 100 juta, maka saldo tersebut bisa dipakai hanya untuk membeli barang/jasa dari BUMN yang sudah terdaftar di Simkopdes. Barang/jasa tersebut yang dijadikan semacam “agunan operasional”.
  6. Pendampingan Koperasi. Karena banyak pengurus koperasi—terutama di desa—yang belum terbiasa dengan sistem digital, pendampingan teknis akan sangat dibutuhkan supaya proses administratif dan pengajuan berjalan lancar.

Di Jawa Tengah sendiri, saat ini terdapat 8.523 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terbentuk, namun baru sekitar 3.308 di antaranya yang aktif beroperasi. Banyak koperasi belum aktif terutama karena kendala modal awal dan proses administratif.

Untuk tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan pencairan kepada 1.000 koperasi sebagai pilot project. Total alokasi dana untuk tahap awal ini mencapai Rp 1 triliun yang akan disalurkan kepada 1.000 Kopdes Merah Putih.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko Pangan di Jakarta, Senin (29/9) menyatakan bahwa dari target 20.000 desa yang sudah rampung inventarisasi, pencairan akan diawali pada 1.000 desa minggu depan.  Sementara itu, Menkop, Ferry Juliantono, menyebut bahwa dana tersebut sedang disiapkan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN agar proses berjalan lancar.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, mengonfirmasi bahwa dana untuk 1.000 koperasi sudah siap dicairkan dalam waktu dekat. Dengan pencairan tahap awal ini, diharapkan model operasional koperasi desa/kelurahan bisa segera berjalan, mulai dari pemesanan barang dari BUMN mitra hingga realisasi usaha yang mampu memberdayakan ekonomi lokal.

Manfaat yang diharapkan dari adanya pinjaman Bank Himbarabagi koperasi  adalah :

  1. Memperkuat kelembagaan koperasi di desa, sehingga bisa menjadi pilar ekonomi lokal.
  2. Memudahkan akses modal tanpa harus bergantung pada pinjaman konvensional atau rentenir.
  3. Mendorong penggunaan produk BUMN melalui sistem belanja yang transparan.

Akan tetapi, Koperasi juga harus mampu menjawab tantangan yang muncul :

  1. Kemampuan digital pengurus koperasi desa yang belum merata.
  2. Kesiapan administratif dan pengajuan proposal bisnis yang jelas dan realistis.
  3. Kepastian bahwa koperasi benar-benar menggunakan dana untuk kebutuhan yang sesuai (sesuai daftar di Simkopdes).
  4. Koordinasi antar instansi (Kementerian Koperasi, Keuangan, BUMN) agar pencairan berjalan tepat waktu dan aman.

Oleh sebab itu, ada beberapa rekomendasi untuk Koperasi Desa yang ingin mengajukan pinjaman modal ke Bank Himbara, di antaranya :

  1. Segera daftarkan dan aktifkan akun di Simkopdes.
  2. Pastikan data profil dan keanggotaan koperasi lengkap dan akurat.
  3. Siapkan proposal usaha koperasi yang mencakup rencana kegiatan dan alokasi dana secara detail.
  4. Manfaatkan pendampingan teknis yang disediakan oleh pemerintah atau instansi terkait agar proses pengajuan tidak tertunda.

Dengan tahapan dan dukungan yang tepat, pencairan pinjaman melalui Himbara ini bisa menjadi momentum penting bagi penguatan ekonomi desa melalui koperasi Merah Putih.

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA

Transparansi Anggaran Desa

Data Anggaran Pendapatan & Belanja Desa

Data Resmi

APBD 2026 Pelaksanaan

3 uraian

50.15%
Anggaran Rp 3.721.101.550,00
Realisasi Rp 1.866.210.392,00
Pendapatan 37.87%
Rp 2.379.979.952,00 → Rp 901.376.842,00
Belanja 46.64%
Rp 1.860.550.775,00 → Rp 867.685.727,00
Pembiayaan -18.7%
Rp -519.429.177,00 → Rp 97.147.823,00

APBD 2026 Pendapatan

10 uraian

37.87%
Anggaran Rp 2.379.979.952,00
Realisasi Rp 901.376.842,00
Hasil Usaha Desa 97.31%
Rp 6.405.307,00 → Rp 6.232.720,00
Hasil Aset Desa 60.44%
Rp 219.234.500,00 → Rp 132.500.000,00
Dana Desa 31.69%
Rp 902.570.000,00 → Rp 285.993.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 9.82%
Rp 47.821.300,00 → Rp 4.694.400,00
Alokasi Dana Desa 99.01%
Rp 409.145.400,00 → Rp 405.083.736,00
Bantuan Keuangan Provinsi 0%
Rp 405.000.000,00 → Rp 0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 11.11%
Rp 360.000.000,00 → Rp 40.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0%
Rp 2.152.720,00 → Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga 100%
Rp 26.375.000,00 → Rp 26.375.000,00
Bunga Bank 39.04%
Rp 1.275.725,00 → Rp 497.986,00

APBD 2026 Pembelanjaan

5 uraian

46.64%
Anggaran Rp 1.860.550.775,00
Realisasi Rp 867.685.727,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 53.69%
Rp 969.194.289,00 → Rp 520.366.627,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 32.04%
Rp 318.816.086,00 → Rp 102.134.700,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 93.1%
Rp 258.570.400,00 → Rp 240.723.400,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0.57%
Rp 310.370.000,00 → Rp 1.761.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 75%
Rp 3.600.000,00 → Rp 2.700.000,00