Menurut rencana, Dana Desa dari pemerintah pusat untuk tahun 2026 akan mengalami penyesuaian dan berpotensi menurun. Jika tahun 2025 besaran dana desa yang digelontorkan dari APBN sebesar Rp. 71 Triliun, maka di tahun 2026 direncanakan hanya sebesar 60,6 Rp. Triliun. Ada penurunan sekitar Rp. 10,4 Triliun.
Kondisi ini menuntut desa untuk lebih mandiri, inovatif, dan mampu menggali potensi lokal agar program yang direncanakan tetap berjalan. Desa harus menyikapinya dengan menyusun strategi terukur dan menyiapkan program-program nyata.
Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mengantisipasi penurunan Dana Desa Tahun 2026 yang akan diterima desa, di antaranya :
- Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk mengurangi ketergantungan kepada dana transfer, termasuk dana desa. PADes bisa ditingkatkan misalkan melalui BUMDes, atau kerjasama dengan pihak lain.
- Efisiensi Anggaran dan Skala Prioritas. Pengelolaan APBDes harus dilakukan dengan memegang prinsip efektif dan efisien, serta melakukan refocusing pada program prioritas dengan menekan belanja program yang kurang mendesak.
- Gotong Royong dan Partisipasi Masyarakat. Misalkan sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Krandegan dengan cara mengelola zakat dan sedekah untuk selanjutnya digunakan untuk penanganan kemiskinan.
- Kolaborasi dengan Pihak Eksternal. Desa membuka pintu kerja sama dengan pemerintah, pihak swasta, dan perguruan tinggi serta pihak lain yang menguntungkan.
- Penguatan SDM dan Lembaga Desa agar program desa bisa berjalan dengan baik, efektif, efisien dan berdampak positif bagi masyarakat secara luas.
Dengan langkah – langkah di atas, penurunan besaran dana desa bisa diantisipasi dengan baik dan tidak menganggu kinerja desa sebagaimana yang sudah direncanakan. Penurunan Dana Desa tahun 2026 bukan rintangan untuk melaksanakan kegiatan desa, melainkan tantangan yang harus dijawab dengan kemandirian ekonomi, inovasi program, efisiensi, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi serta peningkatan kualitas SDM desa..