Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.
Krandegan
Cahaya Desa, Hangat & Terpercaya
Memuat halaman…

Jokowi Teken Revisi UU Desa, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Administrator 29 April 2024 Dibaca 2.860 Kali
Jokowi Teken Revisi UU Desa, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dilansir dari salinan lembaran UU Desa yang diunggah di situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Minggu (28/4/2204), Jokowi meneken aturan tersebut pada Kamis (25/4/2024).

 

Perubahan kedua UU Desa merupakan inisiatif DPR. Adapun DPR telah mengesahkan UU tersebut dalam rapat paripurna pada Kamis (28/3/2024). Terdapat sejumlah aturan yang diubah pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dan UU Nomor 3 Tahun 2024. Salah satunya terkait masa jabatan kepala desa (kades).

Dalam perubahan kedua tersebut, masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak dua kali masa jabatan. Sebelumnya, masa jabatan kepala desa hanya selama 6 tahun, tetapi dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan.

"Ayat (1) menyebut kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, sedangkan ayat (2) kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut," demikian bunyi Pasal 39 UU Nomor 3 Tahun 2024.

Ketentuan lain yang diubah adalah terkait syarat calon kepala desa yang diwajibkan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Dalam perubahan kedua UU Desa, aturan tersebut telah dihapus melalui Pasal 33.

 

Selain itu, perubahan kedua UU tersebut juga mengatur terkait syarat jumlah calon kades dalam pemilihan kepala desa "Calon kepala desa paling sedikit berjumlah dua orang," terang bunyi Pasal 34A ayat (1).

Diketahui, pemerintah dan DPR sepakat dalam pengambilan keputusan perubahan kedua UU Desa dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (28/3/2024). Seluruh fraksi di DPR menyetujui secara bulat pengesahan UU Desa tersebut.

Dokumen Lampiran

1714604275656311.pdf

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA

Transparansi Anggaran Desa

Data Anggaran Pendapatan & Belanja Desa

Data Resmi

APBD 2026 Pelaksanaan

3 uraian

50.15%
Anggaran Rp 3.721.101.550,00
Realisasi Rp 1.866.210.392,00
Pendapatan 37.87%
Rp 2.379.979.952,00 → Rp 901.376.842,00
Belanja 46.64%
Rp 1.860.550.775,00 → Rp 867.685.727,00
Pembiayaan -18.7%
Rp -519.429.177,00 → Rp 97.147.823,00

APBD 2026 Pendapatan

10 uraian

37.87%
Anggaran Rp 2.379.979.952,00
Realisasi Rp 901.376.842,00
Hasil Usaha Desa 97.31%
Rp 6.405.307,00 → Rp 6.232.720,00
Hasil Aset Desa 60.44%
Rp 219.234.500,00 → Rp 132.500.000,00
Dana Desa 31.69%
Rp 902.570.000,00 → Rp 285.993.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 9.82%
Rp 47.821.300,00 → Rp 4.694.400,00
Alokasi Dana Desa 99.01%
Rp 409.145.400,00 → Rp 405.083.736,00
Bantuan Keuangan Provinsi 0%
Rp 405.000.000,00 → Rp 0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 11.11%
Rp 360.000.000,00 → Rp 40.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0%
Rp 2.152.720,00 → Rp 0,00
Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga 100%
Rp 26.375.000,00 → Rp 26.375.000,00
Bunga Bank 39.04%
Rp 1.275.725,00 → Rp 497.986,00

APBD 2026 Pembelanjaan

5 uraian

46.64%
Anggaran Rp 1.860.550.775,00
Realisasi Rp 867.685.727,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 53.69%
Rp 969.194.289,00 → Rp 520.366.627,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 32.04%
Rp 318.816.086,00 → Rp 102.134.700,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 93.1%
Rp 258.570.400,00 → Rp 240.723.400,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0.57%
Rp 310.370.000,00 → Rp 1.761.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 75%
Rp 3.600.000,00 → Rp 2.700.000,00